Tual,
Maluku Post.com – Gubernur Maluku Said Assagaff diharapkan dapat
memanfaatkan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ambon pada Kamis (7/5)
untuk melaporkan dampak yang terjadi di daerah ini akibat pemberlakuan
moratorium oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Saya
akan meminta pak Gubernur untuk menyampaikan berbagai dampak yang terjadi
di Maluku paska pemberlakuan moratorium yang diberlakukan Menteri Susi
Pudjiastuti kepada Presiden, sehingga ada langkah-langkah penanganan,”
kata Penjabat Wali Kota Tual Semmy Risambessy, di
Tual, Rabu (6/5).
Semmy mengaku telah menyampaikan berbagai
permasalahan yang terjadi di Kota Tual sebagai akibat pemberlakuan
moratorium atau penghentian sementara seluruh kegiatan penangkapan ikan
oleh KKP terhitung sejak November 2014 kepada Gubernur Maluku Said
Assagaff.
“Saya sudah menyampaikan dampak moratorium yang terjadi
di Kota Tual kepada Gubernur Said Assagaff dan masalah tersebut
disampaikan kepada Presiden Joko Widodo yang akan berkunjung ke Ambon
untuk membuka Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia (APEKSI),”
katanya.
Dia mengakui pemberlakuan moratorium memang bertujuan
baik tetapi disisi lain juga berdampak negatif lain diantaranya warga
kehilangan pekerjaan karena perusahaan perikanan menghentikan aktivitas
penangkapan dan mengurangi jumlah pekerja.
Khusus di Tual, kata
Semmy, ratusan warga kehilangan pekerjaan karena perusahaan perikanan
terpadu PT. Maritim Timur Jaya (MTJ) melakukan pengurangan pekerja darat
maupun laut untuk menghemat biaya operasionalnya.
“Puluhan anak
buah kapal (ABK) malah bertindak anarkis dengan melempari kantor
perusahaan itu saat berunjuk rasa menuntut hak-hak mereka pada 30 April
2015,” katanya.
Semmy menyayangkan aksi anarkisme yang dilakukan
puluhan ABK dengan merusak bangunan dan fasilitas milik perusahaan
perikanan yang masuk dalam jaringan Artha Graha tersebut, karena karena
telah terpengaruh minuman keras.
“Silahkan sampaikan aspirasi dan
menuntut hak, tetapi jangan bersikap anarkisme karena akan berdampak
terhadap citra dan kondisi keamanan di Kota Tual, terutama investor
dalam dan luar negeri menjadi enggan untuk berinvestasi,” katanya.
Semmy
yang sempat mendatangi perusahaan yang berlokasi di Desa Ngadi,
kecamatan Dullah Utara untuk bertemu dengan para ABK serta direksi
perusahaan, menyarankan Menteri Susi Pudjiastuti untuk mengevaluasi
pemberlakuan moratorium sehingga tidak menimbulkan dampak lebih besar di
daerah.
“Sudah saatnya kebijakan moratorium ditinjau kembali.
Jika semakin lama diberlakukan akan menimbulkan dampak baru yakni
pengangguran dan kemiskinan baru, karena ratusan bahkan ribuan pekerja
pada perusahaan perikanan akan kehilangan pekerjaan mereka,” katanya.
Khusus
di Kota Tual, tambah Semmy, jika PT. MTJ merumahkan 700an karyawannya,
maka akan berdampak menimbulkan pengangguran baru serta angka kemiskinan
bertambah.
Semmy berharap, manajemen PT. MTJ serta Tommy Winata
sebagai pemilik perusahaan dapat mempertimbangkan kembali rencana
penutupan industri perikanan terpadu terbesar di Maluku tersebut.
“Saya
memahami akan besarnya beban perusahaan disaat tidak bisa beroperasi
karena dampak moratorium, terutama tingginya biaya operasional termasuk
untuk menggaji karyawan. Tetapi hendaknya tidak menutup aktivitasnya
sehingga komitmen mendukung pengembangan daerah dan pemberdayaan
masyarakat dapat terus dilakukan,” tandasnya.(ant/MP)
