DPRD Dan Kejati Didesak Ungkap Kasus Bank Maluku

Ambon, Maluku Post.com – Seperti diketahui bahwa pembelian gedung baru Bank Maluku di Surabaya itu terjadi keganjilan sebagaimana ada dugaan mark up harga tanah dan bangunan harga promosi 45 M, selanjutnya dilakukan negosiasi dan disepakati Rp 37,5M namun harga di mark up menjadi Rp 54 M.

Terkait dengan hal tersebut Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Maluku meminta kepada DPRD Maluku agar tetap komitmen untuk membentuk pansus terkait persoalan yang melilit Bank Maluku dan Maluku Utara, demikian disampaikan Abdul Jalil Rumfot, Ketua LAMI Maluku di Ambon Rabu (24/6).

Rumfoot menduga, transaksi pembayaran gedung senilai 54 M dilakukan dengan orang yang tidak jelas alias makelar atau bukan pemilik. Hal ini menyebabkan dana 54 M sudah dicairkan namun aset belum bisa diakui karena sertifikat dan hak milik tidak jelas.

“Sertifikat yang diperoleh hanya hak guna bangunan (HGB), sehingga berpotensi menimbulkan kerugian. Sebenarnya dari berbagai dugaan yang ada maka pimpinan bank Maluku harus memberikan penjelasan agar tidak memperkeruh isu yang ada.”tandasnya.

Menurut Rumfoot, terkait pencapaian prestasi dalam 5 bulan terakhir yang meraih laba 105 M itu merupakan kinerja yang baik dan perlu diberikan apresiasi namun saat ini yg menjadi tanda tanya di masyarakat dan publik Maluku yakni terkait berbagai persoalan di Bank Maluku tersebut.

“Persoalan ini akan clear jika pimpinan bank Maluku bisa menjelaskan secara detail ke publik tentang dugaan mark up pembelian gedung baru di Surabaya serta kasus kredit macet tersebut”tegasnya.

Hal ini dilakukan, lanjut Rumfot, agar masyarakat dan publik Maluku tidak lagi menjadikan ini sebagai tolak ukur untuk menilai bank Maluku, sebab ini juga merupakan aset daerah.

“kami meminta kejelasan dari pihak kejaksaan terkait hasil pemeriksaan pimpinan bank Maluku beberapa waktu lalu.”pungkasnya.

Ditambahkan, untuk DPRD Maluku jika dalam hasil pansus nanti kalau ada temuan yang mengganjal seperti miss manajemen dan tindakan melanggar hukum yang dapat merugikan negara maka Rumfot berharap pihak DPRD harus merekomendasikan ke pihak yang berwenang agar ditangani. (02)

Pos terkait