DPRD Telusuri Program Pemberdayaan Distan Yang Gagal

Ambon, Maluku Post.com – Komisi B DPRD Maluku akan menelusuri seluruh program pemberdayaan Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Maluku terhadap petani dan peternak yang mengalami kegagalan total.

“Ada sejumlah program pemberdayaan yang dinilai tidak berhasil mensejahterakan petani dan peternak di daerah ini sehingga perlu dievaluasi,” kata Ketua Komisi B DPRD Maluku Reinhard Toumahuw di Ambon, Minggu (28/6).

Misalnya bantuan pemberdayaan untuk petani berupa pemberian ternak sapi yang bibitnya didatangkan dari Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat daya di mana lebih dari setengahnya mati akibat kelompok penerima kurang siap.

Bahkan sebelum beternak sapi mereka belum menyediakan pakan, sehingga sapi yang didatangkan mengalami kekurangan pakan dan akhirnya mati.

Sama halnya dengan program pengembangan hortikultura yang masih kurang maksimal hasilnya karena proses pendampingan dari penyuluh tidak tuntas, kemudian ada bantuan empat unit mesin traktor tangan (hand tractor) yang disalurkan Dinas Pertanian Provinsi Maluku kepada tiga kelompok tani di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu sejak tahun 2013 lalu mubazir.

Sama halnya dengan bantuan mesin traktor tangan ini seharusnya dimanfaatkan petani setempat dalam mengolah lahan pertaniannya guna menanam padi, jagung, atau ketela pohon.

“Namun kenyataan di lapangan, empat unit mesin tersebut dibiarkan berkarat alias jadi besi tua karena tidak pernah dimanfaatkan petani penerima bantuan,” katanya.

Sama halnya dengan kondisi peternak kerbau di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) belum sejahtera meski pun Distan Provinsi mengakui adanya peningkatan jumlah ternak sehingga diperlukan perhatian serius pemerintah.

Bila dikatakan jumlah produksi ternaknya naik mencapai ribuan ekor namun kondisi ekonomi dan kesejahteraan peternak tidak mengalami perubahan, berarti dinas pertanian kurang memperhatikan keberadaan mereka.

Distan harus ikut membantu peternak untuk mendapatkan akses pasar dengan harga jual-beli ternak yang lebih memadai.

Menurut Reinhard, pihaknya akan menelusuri program-program pemberdayaan yang gagal dan bila perlu dialihkan untuk orang lain yang lebih membutuhkan. (ant/MP)

Pos terkait