“Target pembangunannya dimulai pada 2016. Ttapi baru dilakukan survei lapangan justru sudah dihalangi warga setempat,” kata Manejer PT. PLN (Persero) unit instalasi pembangkit XIV UPK Pembangkit dan Jaringan Papua-Maluku-2 Ambon, Tri Haryanto di Ambon, Kamis.
Penjelasan Tri Haryanto disampaikan dalam rapat kerja dengan komisi B DPRD Maluku dipimpin Reinhard Toumahuw asal Fraksi PDI Perjuangan.
Menurut dia, PLN telah memprogramkan pembangunan PLTMG berkekuatan 60 MW yang tersebar di Kabupaten MTB, Namlea Kabupaten Buru, Langgur (Maluku Tenggara) dan Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru.
Kegiatan survei lahan yang dilakukan BUMN tersebut pada semua lokasi sudah berjalan baik, kecuali untuk Kabupaten MTB masih mengalami hambatan.
“Saat petugas melakukan survei lapangan, mereka dihambat warga Lauran yang umumnya merupakan keluarga besar salah satu pejabat teras di Kabupaten MTB,” tutur Tri Haryanto.
Akibatnya kegiatan tersebut langsung dihentikan dan proyeknya kemungkinan besar dibatalkan.
“Padahal lokasi yang disurvei sangat strategis untuk membangun instalasi PLTMG yang maksimal membutuhkan areal seluas empat sampai lima hektar,” ujarnya.
Lahan seluas itu dipakai untuk membangun tangki-tangki gas sebagai bahan baku pembangkit energi listrik bagi masyarakat di wilayah yang merupakan salah satu beranda nusantara itu.
“Kita berharap ada campur tangan pemerintah bersama DPRD Provinsi Maluku agar program menerangi wilayah perbatasan ini dapat terealisasi,” tandas Tri Haryanto. (ant/MP)
