Edwin di Ambon, Jumat (16/10), mengatakan, “Kami juga merasa agak kecewa dengan Kadishub Maluku karena laporan masyarakat bahwa saat ini kapal-kapal perintis yang melayari wilayah-wilayah sulit di kepulauan ini sekarang tidak jalan lagi.”
Akibatnya, lanjut dia, masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku Tenggara, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, hingga Kabupaten Maluku Barat Daya mengeluhkan tidak adanya kapal perintis yang berlayar saat ini.
Menurut Edwin, tersendat-sendatnya pelayanan kapal perintis yang melayari rute pelabuhan Ambon menuju sejumlah daerah perbatasan ini sudah seharusnya disikapi pemerintah daerah, terutama pihak Dinas Perhubungan (dishub).
“Apa persoalannya hingga masyarakat di Kabupaten MTB, MBD, SBT, Kepulauan Aru tidak dilayani secara maksimal, dan tentunya harus menjadi perhatian pemda, terutama Dishub untuk segera bisa ditanggulangi,” katanya.
Ia sangat menyayangkan kalau hari ini masyarakat yang anaknya bersekolah di Ambon, kemudian ingin ke sini, atau para orang tua mereka akan mengirim sesuatu untuk kepentingan anak jadi terhambat.
Edwin mengatakan bahwa DPRD melalui Komisi C akan memanggil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku untuk membicarakan permasalahannya dan mengapa seorang kadis tidak sigap untuk menyiapkan anggaran dalam satu tahun.
Persoalan tidak adanya kapal perintis yang melayari rute Ambon menuju daerah-daerah sulit, menurut dia, bukanlah masalah baru karena beberapa waktu lalu juga muncul, terutama jelang akhir tahun karena terhalang proses lelang tender jalur pelayaran perintis maupun belum adanya anggaran subsidi dari pemerintah.
Khusus untuk Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Kabupaten MTB memang sudah memiliki bandara yang representatif dan banyak dilayani maskapai penerbangan.
Namun, masyarakat juga perlu mendapatkan pelayanan jasa transportasi yang murah dan cepat sehingga keberadaan kapal-kapal perintis ke wilayah ini tetap dibutuhkan. (MP-5)
