“Kami saat bertemu Bupati Barnabas dan mempertanyakan pengoperasian pesawat di Bandara Yos Imsula Orno dan mendapat penjelasan bahwa Menhub Ignasius belum menindaklanjuti usulan yang disamapaikan bupati beberapa waktu lalu,” kata tokoh masyarakat setempat, Benny Picauly, di Ambon, Senin (28/12).
Akibatnya, optimalisasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial yang dikoordinasikan ke Ambon sebagai pusat pemerintahan Maluku sering terlambat.
“Pemkab MBD membutuhkan waktu paling cepat dua pekan untuk bisa berkoordinasi dengan Pemprov Maluku di Ambon karena harus mengantri agar mendapatkan tiket pesawat Avia Star beroperasi, baik ke maupun dari Bandara Yos Imsula Orno-Bandara Internasional Pattimura, Ambon,” ujarnya.
Karena itu, Benny mendesak Menhub Ignasius agar mengarahkan tim Ditjen Perhubungan Udara untuk melakukan survei guna menambah pengoperasian maspakai penerbangan ke maupun dari bandara Josina karena dibutuhkan untuk memperlancar mekanisme pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial.
“Kami merupakan daerah terluar yang berbatasan dengan Timor Leste dan alur pelayaran bebas internasional berada di laut pulau Wetar sehingga perlu mendapat perhatian ekstra dari pemerintah Provinsi Maluku maupun pusat,” katanya.
Maluku Barat Daya (MBD) merupakan pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008.
“Jadi sebagai Kabupaten pemekaran yang berada di wilayah perbatasan hendaknya diperhatikan pemerintah agar tidak menimbulkan kemungkinan masyarakat menyeberang ke Timor Leste untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup,” kata Benny.
Dia memandang perlu mengingatkan Menhub Ignasius agar menindaklanjuti pengoperasian bandara Josina pada 19 Desember 2014 dan pesawat Avia Star menerbanginya sejak 4 Juni 2015, termasuk membenahi dan membangun fasilitas pendukung lainnya.
“Kami meminta Menhub Ignasius juga merealisasikan program perpanjangan landasan pacu Bandara Josina yang ditandai bintang, hanya karena perumahan dan ruang tunggu yang masih diaudit diduga terjadi tindak pidana korupsi,” ujar Benny.
Dia juga meminta Menhub agar memperhatikan rute pelayaran kapal PT. Pelni Papua menuju Kupang, NTT dengan transit di Ambon maupun MTB hendaknya menyinggahi Tiakur sebagai ibu kota Kabupaten MBD.
“Program tol laut maupun Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbang Dutas) yang mewujudkan komitmen Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan Nawa Cita mendorong pengembangan wilayah perbatasan hendaknya direalisaskan di MBD sebagai serambi depan dengan negara tetangga Timor Leste,” kata Benny Picauly. (MP-5)
