Padahal segala kebutuhan semua fasilitas yang ada di berlantai tujuh tersebut, sepenuhnya dibiayai oleh negara.
Dari hasil pantauan di kantor Gubernur, sejumlah toilet yang berada di sejumlah lokasi di gedung putih ini kran air tidak berfungsi karena tidak ada air.
Kekosongan pasokan air bersih ini, juga menghambat kelancaran pelayanan kerja pegawai, yang mana para pegawai yang ingin mencuci tangan dan sebagainya tidak bisa.
Tak hanya itu, tamu yang sedang melakukan urusan juga merasa gerah akibat tidak jalannya air bersih. Bahkan ada salah satu tamu yang membeli air kemasan untuk mencuci tangan dan lain sebagainya.
Hal ini menandakan bahwa kantor Gubernur sedang mengalami krisis air bersih, serta memberikan dampak polusi udara akibat bau pesing dari toilet-toilet yang ada.
Dikonfirmasi mengenai hal ini, Kepala Bidang Rumah Tangga dan Perlengkapan Biro Umum Pemerintah Daerah Maluku Mail Hehalatu, tidak mengetahui hal ini, karena sementara di luar daerah. (MP-7)
