Oleh:
Engelina Pattiasina
Presiden RI, Ir. Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengumumkan keputusan untuk pembangunan kilang Blok Masela di darat (onshore). Keputusan itu disampaikan di Bandar Udara (Bandara) Supadio, Pontianak, Rabu (23/3). Keputusan ini layak mendapat apresiasi karena mengedepankan kepentingan rakyat di Maluku. Presiden Jokowi memiliki keberanian dan menunjukkan komitmen kuat kepada rakyat, jika mengingat kekuatan besar di balik keinginan untuk menggunakan kilang terapung.
Sebenarnya, keputusan Presiden di darat itu tidak terlalu mengejutkan, jika mencermati setiap pernyataan Presiden yang menginginkan rakyat sekitar mendapat manfaat dan mempertimbangkan pengembangan regional (kawasan timur). Bahkan, Menteri koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli sudah tegas menyatakan agar dibangun di darat. Begitu juga dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Panjaitan.
Hanya saja, isyarat Presiden seolah sengaja diabaikan jajaran di kabinet, sehingga Kementerian ESDM, SKK Migas dan jajarannya masih bersikukuh untuk membangun kilang di laut. Justru, berbagai argumen dibangun sedemikian rupa untuk melegitimasi pembangunan kilang di laut, termasuk dengan memanfaatkan hasil kajian yang diklaim independen meski tidak berlaku independen.
Perbandingan
Bagi Maluku, nyaris tidak ada yang menghendaki pembangunan kilang di laut, karena jauh lebih baik secara ekonomi, karena akan memicu aktivitas ekonomi masyarakat, lapangan kerja dan sebagainya. Kesempatan yang tidak mungkin diperoleh jika kilang dibangun di laut.
Tetapi, Kementerian ESDM dan jajarannya memiliki argumen lain, karena menganggap lebih murah, jauh dari daratan dan sebagainya. Tetapi, sangat disayangkan, karena Kementerian ESDM dan SKK Migas lupa kalau Inpex memiliki lapangan gas Ichthys di sekitar Laut Timor. Jika logika Menteri ESDM dan jajarannya benar, maka itu sama dengan “menertawakan” kebijakan Australia yang memaksa Inpex untuk membangun kilang di Northern Territory (NT), Darwin.
Begini perbandingannya. Inpex memasang pipa gas yang berjarak sekitar 889 kilometer dari Ichthys ke Darwin Barat. Ini jarak yang sangat jauh dibandingkan dengan jarak Blok Masela ke Kepulauan Aru sekitar 600 kilometer atau ke Saumlaki yang hanya berjarak 180 kilometer atau ke Pulau Wetar yang berjarak sekitar 365 kilometer.
Bahkan Pulau Selaru hanya berjarak sekitar 90 kilometer. Untuk itu, mempersoalkan jarak sangat tidak relevan jika dibandingkan dengan apa yang dikerjakan Inpex di Ichthys.
Selain itu, ada bangunan argumentasi mengenai kesiapan lahan, kelestarian lingkungan yang sebetulnya tidak terlalu relevan, kalau melihat komitmen Inpex di Ichthys yang sangat detail dalam memonitor perkembangan lingkungan.
Komitmen
Ketika Inpex memutuskan membangun kilang onshore di Northern Territory (NT), maka Inpex memiliki komitmen dalam memperlakukan lingkungan dan kesempatan bagi penduduk sekitar. Untuk itu, kekhawatiran akan kerusakan lingkungan terbantahkan dengan komitmen Inpex di Darwin.
Komitmen Inpex itu (lihat www.inpex.au), antara lain, meliputi kesehatan dan keamanan (health & safety); kelestarian lingkungan hidup (environment); masyarakat sekitar (community); keterlibatan orang aborigin dan Selat Torres (Aboriginal & Torres Strait Islander peoples engagement); partisipasi industri lokal (Industry participation); dan persetujuan dan izin (Approvals & permits).
Dalam website resminya, Ichthys berkomitmen untuk melindungi kesehatan dan keselamatan karyawan dan masyarakat di mana kami beroperasi. Kegiatan dilakukan dengan cara yang aman dan bertanggung jawab dan sepenuhnya sesuai dengan undang-undang, peraturan dan persyaratan perusahaan.
Untuk Lingkungan Hidup, Ichthys berkomitmen untuk melestarikan lingkungan yang baik bagi masyarakat Northern Territory dan Australia. Ichthys berusaha untuk memastikan potensi dampak terhadap lingkungan melalui desain yang cermat, pelaksanaan pengendalian manajemen yang efektif dan melalui pemantauan lingkungan komprehensif, sehingga dapat mendeteksi dampak yang tidak direncanakan dan memungkinkan intervensi manajemen sejak awal. Ichthys melakukan monitoring terhadap keanekaragaman biota dan lingkungan hidup.
Mengenai masyarakat sekitar (community), Ichthys menyatakan percaya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan kegiatan Ichthys. Ichthys berkomitmen untuk membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat. Ichthys bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan informasi sudah tersedia untuk masyarakat, serta menyediakan mekanisme umpan balik dan respon.
Selain itu, Ichthys juga secara khusus memberikan perhatian mengenai keterlibatan Aborigin dan Selat Torres. Ichthys menghargai hubungan berkelanjutan yang dibangun atas dasar kepercayaan dan saling menghormati dan bertujuan untuk mengidentifikasi dan membantu bisnis Aborigin dan Selat Torres agar secara efektif terlibat dalam tahap konstruksi Proyek LNG Ichthys dan membangun pilihan berkelanjutan untuk operasi. Strategi sudah ada untuk memastikan komunikasi yang efektif, akses ke peluang pasokan langsung dan tidak langsung, dukungan bisnis dan umpan balik.
Begitu juga, untuk partisipasi industri, Proyek LNG Ichthys berkomitmen untuk secara total, adil dan wajar memberikan kesempatan bagi industri Australia untuk mengambil bagian dalam proyek. Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan Rencana Partisipasi Industri (IPP) yang luas dengan pemerintah Australia dan Northern Territory. IPP mempromosikan partisipasi perusahaan berbasis Northern Territory, serta perusahaan yang berbasis di negara bagian lain.
Dan terakhir, Ichthys diatur oleh berbagai undang-undang, standar, kode praktek dan pedoman yang mencakup berbagai yurisdiksi, seperti commonwealth, negara bagian dan daerah. Ichthys berkomitmen untuk memenuhi persyaratan peraturan untuk melaksanakan proyek harus mendapatkan banyak izin, lisensi dan persetujuan sebelum kegiatan diperbolehkan untuk memulai.
Pekerjaan Rumah
Kalau melihat kinerja Inpex di Darwin, maka sebenarnya pemerintah harus lebih aktif untuk memastikan komitmen Inpex di Blok Masela, sehingga tidak membiarkan masyarakat sekitar menjadi penonton. Yang sangat menarik, Australia menolak pembangunan kilang terapung karena mempertimbangkan berbagai faktor. Salah satu, misalnya, setidaknya ada 7.000 kesempatan kerja yang bakal hilang. Jadi, tidak heran, meski harus membangun pipa berjarak 889 kilometer tetapi pengolahannya harus dilakukan di darat. Jadi, sangat heran, ketika ada pejabat Indonesia yang justru bersikukuh untuk membangun kilang di laut.
Yang jelas, Presiden sudah mengambil keputusan. Ada harapan dengan pembangunan kilang di darat. Tetapi, harapan itu sia-sia, jika kita semua tidak mampu mengisi dan memanfaatkan semua peluang dan kesempatan yang ada untuk kesejahteraan rakyat di Maluku dan bahkan kawasan timur.Semoga.(Penulis Adalah Lulusan Universitas Bremen Jerman).
