Ambon, Maluku Post.com – Presiden RI Joko Widodo telah menetapkan pengelolaan blok Masela secara onshore atau di darat, adalah kebijakan pro-daerah yang mesti disambut secara bijak pula. Untuk itu , Gubernur Maluku Said Assagaff meminta kepada Bupati – Wakil Bupati Terpilih, Barnabas Orno – Benjamin Thomas Noach, agar dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak mempertentangkan penentuan lokasi pengelolaan.
“Saya minta tahapan lokasi pengelolaan hendaknya tidak perlu ada pertentangan, kita serahkan secara hasil kajian ilmiah. Sebab dimana saja lokasinya akan berdampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat MBD dan secara luas Maluku,” ungkapnya.
Untuk itu, Assagaff meminta Bupati – Wakil Bupati dapat mempersiapkan daerah sebagai daerah pengembangan blok Masela, dengan menyiapkan konstruksi MBD yang siap menghadapi operasionalisasinya.
“Kita harus mempersiapkan hal ini mulai dari sekarang, kita tidak boleh menjadi penonton tetapi menjadi pemain di rumah kita sendiri,,”ucapnya.
Gubernur Assagaff meyakini jika Bupati – Wakil Bupati dapat mengelola kabupaten MBD dengan baik, sehingga dengan semangat kalwedo daerah tersebut akan mampu mengejar ketertinggalan dan berdiri sejajar dengan daerah lain di Indonesia.
Terkait kesiapan pembangunan blok Masela, kata Assagaff Pemerintah Provinsi Maluku telah membangun komunikasi secara intensif degan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama sejumlah perguruan tinggi ternama di Indonesia, seperti Universitas Pattimura dan Pandjajaran untuk menyiapkan langkah-langkah yang tepat dalam rangka mendorong peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) anak-anak Maluku seputar teknologi pertambangan dan energi.
“Perkirakan sementara kebutuhan tenaga kerja di blok Masela yang dirilis Kementrian ESDM adalah sebanyak 380.000 orang,”ucapnya.
Untuk itu, dirinya berharap seluruh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Maluku dapat menggerakkan SDM-nya secara Professional untuk mengisi sebanyak mungkin formasi tersebut. (MP-7)
