Temmar Janji Gunakan Rasionalisasi Kebutuhan Sesuai Analisis Beban Kerja
Saumlaki,Maluku Post.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat saat ini sedang gencar melakukan analisis beban kerja pada seluruh unit kerja sebagaimana surat edaran bupati. Hal ini dilakukan guna menekan bertambahnya tenaga honorer dadakan yang diangkat oleh sejumlah pimpinan unit kerja tanpa sepengetahuan Bupati, sehingga berakibat pada semakin melambungnya belanja aparatur ketimbang belanja publik.
“Saya kira kita sudah punya analisis beban kerja. Jadi itu ibarat kita mau makan, perut saya tampung berapa piring nasi, kalau hanya satu piring maka jangan berlebihan. Nah hal ini sama, pegawai dari analisis beban kerja kita sudah tau berapa tenaga kontrak yang kita pergunakan. Setelah kita lihat dan yang tidak diperlukan itulah yang nanti kita cari jalan keluar. Saya belum dapat laporan, tetapi pasti berkurang. Nanti semua akan ditetapkan dengan keputusan bupati, dan nanti kalau jumlahnya sudah ditetapkan final maka saya pasti akan undang anda untuk saya sampaikan kepada publik. Kita berharap sampai akhir bulan ini sudah bisa final.” Ujar Bupati MTB, Bitzael S.Temmar di Saumlaki, Kamis,(28/4).
Menurutnya seiring dengan kebijakan debirokratisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dimana para PNS yang lulusan SMA bakal dirumahkan atau dipensiunkan maka pihaknya akan menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat (Pempus) tersebut oleh karena postur birokrasi di Kabupaten MTB mestinya disesuaikan dengan tingkat perkembangan daerah.
“Semakin berkembang suatu daerah dimana suatu masyarakat atau swasta itu berdaya maka postur birokrasi itu harus diperkecil”. Katanya.
Lanjut Temmar, saat ini para pimpinan SKPD sedang melakukan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan sejumlah factor seperti beban kerja, pendidikan terakhir, usia kerja, serta disiplin para honorer.
“Jadi misalnya kalau kita hanya membutuhkan dua orang untuk menyapu didalam ruangan ini tetapi yang tersedia itu ada lima orang, maka tiga orang itu harus kita rumahkan. Kalau sudah dirumahkan maka ada tersedia dana sisa yang nanti kita gunakan untuk berdayakan masyarakat. Jadi rasionalisasi itu kita lakukan oleh karena ada kebutuhan-kebutuhan lain yang juga mesti kita perbaiki. Contoh: tahun ini ada kurang lebih 100 guru yang harus dipensiunkan, nah itu berarti kita harus rekrut sebanyak itu juga untuk mengisi yang sudah pensiun. Atas dasar itu maka kita kurangi yang tidak diperlukan di pemerintah daerah biar kita bisa rekrut tenaga guru.”Jelasnya.
Sebagai konsekuensi untuk menekan semakin bertambahnya angka pengangguran akibat kebijakan ini, Pemkab MTB bakal melakukan berbagai program untuk memberdayakan masyarakat termasuk para honorer yang dirumahkan. Meskipun tidak menyebutkan rincian program pemberdayaan yang bakal dilakukan disertai waktunya namun mantan sekretaris DPD PDIP Provinsi Maluku ini berjanji terus akan mendorong masyarakat untuk diberdayakan teristimewa menjemput beroperasinya Blok Masela.
“Saya kira program-progam pemberdayaan tinggal kita manfaatkan untuk mereka, termasuk juga kesiapan mereka untuk menjemput bola besar yang akan terjadi di negeri ini yaitu blok masela Inpex yang akan mempekerjakan ratusan ribu orang itu. Orang Tanimbar sudah harus siap untuk itu.”pungkasnya.
Sebelumnya, beredar informasi di kalangan honorer jika Bupati Maluku Tenggara Barat, Bitzael S. Temmar akhirnya mengeluarkan perintah kilat terkait penertiban bagi sejumlah pegawai honor dadakan di lingkup Pemkab MTB yang disulap karena kepentingan tertentu oleh sejumlah pimpinan instansi tanpa ada persetujuan dirinya selaku pengambil kebijakan di negeri kaya minyak dan gas itu. (MP-14)
