Ambon, Maluku Post.com – Organisasi Kepemudaan (OKP) Cipayung Plus yang terdiri dari puluhan lembaga kepemudaan di Maluku mengecam keras dan meminta pencopotan terhadap Kasat Intel Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease AKP Muhammad Mozad karena dinilai menghambat adanya saluran demokrasi publik.
“Kami sangat merasa tersinggung dengan ruang demokrasi yang sengaja ditutup dan dipasung oleh salah satu oknum kepolisian,”ujar Ketua Koordinator Cabang (Korcab) Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ian Pattimura di Ambon, Selasa (31/5).
Menurutnya, di era reformasi saat ini, siapa saja berhak mengeluarkan pendapat sebagai fungsi kontrol pemerintahan dan hal tersebut juga dijamin oleh UU.
“Siapa saja berhak dalam mengeluarkan pendapat dan ini dijamin oleh UU, Kok bisa kasat intel yang seharusnya menghafal dan mengetahui secara mendalam kok bisa membatasi hak masyarakat untuk mengeluarkan pendapat,”katanya.
Sangking geram terhadap kinerja buruk sang Kasat intel itu, Pattimura selaku perwakilan dari Cipayung Plus mengancam jika hal ini tidak ditindaklanjuti oleh Kapolda dan jajarannya maka pihaknya akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran menutup jalan di Kota Ambon.
Sementara itu, Jopi Ferdinandus Ketua Koordinator GMNI Maluku mengaku kebingungan dengan kinerja yang ditunjukkan oleh Kasat Intel Polres Ambon itu.
“Pihak OKP selalu mengutamakan prosedur sebelum melakukan aksi demo, namun tidak pernah ditanggapi. Ada apa sebenarnya ini,” kesal Ferdinandus.
Untuk itu, Dia menambahkan pihak kepolisian harus segera menindaklanjuti permasalahan ini, jika tidak pihak Cipayung akan melakukan penyuratan terhadap petinggi kepolisian di daerah Maluku dan Ombudsman untuk dicopot jabatannya. (MP-8)
