Ambon, Maluku Post.com – Didasarkan atas fakta bahwa masih adanya segregasi di internal masyarakat Maluku dengan asal kawasan tinggal, etnis dan latar belakang agama yang berbeda-beda. Pemerintah provinsi Maluku pun membuat satu kebijakan untuk menciptakan kampung multikultural.
Hal ini dilakukan untuk mengembalikan citranya sebagai provinsi damai, maka program pemerintah ini mendapat dukungan penuh dari seluruh organisasi kepemudaan yang tergabung dalam OKP Cipayung plus yakni HMI, GMKI, PMKRI, PMII, GMNI, IMM, KNPI. Hal ini disampaikan, Komisaris Daerah (Komda) PMKRI Maluku, Tarsis sarkol di Ambon, Kamis (15/6).
Menurutnya, dengan adanya kampung multikultural di Maluku nantinya dapat menggambarkan ke seluruh dunia bahwa Maluku bukan lagi daerah yang rawan konflik. Tetapi satu-satunya daerah yang dapat menyatukan berbagai perbedaan menjadi satu kesatuan yang harmonis dalam suatu komunitas kemasyarakatan yang damai.
“Sebagai garda terdepan bangsa, kami siap mendukung seluruh program pemerintah provinsi Maluku terkhususnya dalam mengembalikan citra daerah yang santun dan harmonis. kendati kita pernah mengalami konflik kemanusiaan yang mungkin sulit untuk dilupakan seluruh dunia, tetapi dengan perwujudan kampung multikultural inilah,dapat dibuktikan bahwa perbedaan bukan menjadi penghalang dalam mewujudkan masyarakat yang aman dan damai,” tandasnya.
Sarkol menambahkan, OKP Cipayung plus pun ikut mensosialisasikan program tersebut kepada seluruh masyarakat. sehingga nantinya, dalam penempatan masyarakat di kampung multikultural adalah murni keinginan masyarakat, dan bukan atas paksaan dari pihak manapun karena kebersamaan yang berawal dari kemurnian tentunya akan dapat optimal dan berkesinambungan.
Perlu diketahui, kampung multikultural tersebut, nantinya akan ditempati oleh 600 kepala keluarga (KK) dari latar belakang etnis dan agama di Nusantara yang komposisinya 50 persen merupakan etnis asli Maluku dan sisanya akan diisi oleh suku lain di Indonesia yang telah lama menetap di Maluku. (MP-8)
