Penempatan Pejabat Pemprov Maluku Masih Dikaji Baperjakat

Ambon, Maluku Post.com - Penempatan pejabat eselon II, III dan IV lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku masih dikaji oleh badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjagat) setempat. “Salah satu yang menjadi prioritas dalam kajian terhadap penempatan para pejabat dalam tugas maupun tanggung jawab yang diembannya,”ujar Sekretaris Daerah Maluku, Hamin Bin Tahir di Ambon, Kamis (30/6). Menurut Tahir, pihaknya saat ini lagi menyiapkan kajian-kajian tentang komposisi dan struktur organisasi SKPD guna disesuaikan dengan tupoksi di Kementrian yang mengalami pergeseran-pergeseran. “Dari koordinasi yang dibangun, proses untuk menata jabatan-jabatan struktural di lingkup pemprov sementara berproses. Namun memang ada beberapa agenda penting yang harus diprioritaskan. Misalnya saja pembahasan APBD tahun 2017,”ucapnya. Dirinya tidak menampik, kalau Gubernur dan Wakil Gubernur Said Assagaff - Zeth Sahuburua, menginginkan segera melakukan resufle birokrasi di pemprov Maluku. Akan tetapi Tahir tegaskan, kalau perombakan birokrasi dalam suatu tatanan organisasi merupakan hal normal dan alamiah dalam rangka mewujudkan penyegaran dalam lingkup SKPD yang lebih maksimal lagi. "Penempatan pejabat eselon harus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, harus punya integritas," pungkasnya. (MP-7)
Sekretaris Daerah Maluku, Hamin Bin Tahir

Ambon, Maluku Post.com – Penempatan pejabat eselon II, III dan IV lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku masih dikaji oleh badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjagat) setempat.

“Salah satu yang menjadi prioritas dalam kajian terhadap penempatan para pejabat dalam tugas maupun tanggung jawab yang diembannya,”ujar Sekretaris Daerah Maluku, Hamin Bin Tahir di Ambon, Kamis (30/6).

Menurut Tahir, pihaknya saat ini lagi menyiapkan kajian-kajian tentang komposisi dan struktur organisasi SKPD guna disesuaikan dengan tupoksi di Kementrian yang mengalami pergeseran-pergeseran.

“Dari koordinasi yang dibangun, proses untuk menata jabatan-jabatan struktural di lingkup pemprov sementara berproses. Namun memang ada beberapa agenda penting yang harus diprioritaskan. Misalnya saja pembahasan APBD tahun 2017,”ucapnya.

Dirinya tidak menampik, kalau Gubernur dan Wakil Gubernur Said Assagaff – Zeth Sahuburua, menginginkan segera melakukan resufle birokrasi di pemprov Maluku.

Akan tetapi Tahir tegaskan, kalau perombakan birokrasi dalam suatu tatanan organisasi merupakan hal normal dan alamiah dalam rangka mewujudkan penyegaran dalam lingkup SKPD yang lebih maksimal lagi.

“Penempatan pejabat eselon harus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, harus punya integritas,” pungkasnya. (MP-7)

Pos terkait