Langgur, Malukupost.com – Pemerintah Daerah Provinsi Maluku menggelar Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Ke-9, yang dipusatkan di Desa/Ohoi Ngafan, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra). Kegiatan Rakerda yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari hingga 2 Februari 2018 tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Maluku Said Assagaff.
Siaran pers Humas Pemda Malra yang diterima Malukupost.com, Minggu (4/2), menyebutkan Gubernur Maluku, Said Assagaff, dalam arahannya mengatakan, Rakerda Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku kali ini memiliki nilai strategis yang berbeda dibanding dengan Raker-raker sebelumnya.
Menurut Assagaff, evaluasi yang dilakukan pada Raker ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rencana kerja kedepannya di tahun 2019.
“Tahun 2019 merupakan titik penentuan, dimana pada tahun itu berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) saat ini, dan merupakan tahun awal masa RPJMD berikutnya, dimana kita memasuki tahap terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Tahun 2005-2025,” ungkapnya.
Assagaff menandaskan, pembangunan akan terus dilanjutkan untuk itu ada beberapa catatan penting kepada seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah guna mewujudkan kesejahteraan bagi bagi seluruh masyarakat Maluku.
“Catatan penting dimaksud yakni, pertama : pertumbuhan ekonomi kita berfluktuatif terhadap target rencana namun pencapaiannya masih diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Angka kemiskinan pada September 2017 tercatat sebesar 18,29 persen dengan trend yang semakin membaik, dilain pihak trend angka pengangguran masih belum stabil. Hal ini wajib menjadi perhatian kita semua, bagaimana menciptakan pembangunan yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi serta percepatan penurunan angka klemiskinan dan pengangguran,” ujarnya.
Assagaff katakan, catatan yang kedua yakni perkuat koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas antara OPD sebagai pelaksana dan pengguna Anggaran Pembangunan Daerah. Lakukan perencanaan dan penganggaran yang fokus pada pencapaian target. Selanjutnya yang ketiga yakni Periodesasi RPJMD 2014-2019 saat ini memasuki tahapan akhir. Untuk itu dimintakan seluruh pimpinan OPD melakukan inovasi dalam rangka akselerasi pencapaian target-target sektroal yang tentunya berkontribusi terhadap pencapaian target utama pembangunan sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD.
“Dan catatan yang Keempat : kita telah menandatangani kesepakatan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk dan upaya kita untuk menghadirkan clean gevernment atau pemerintahan yang bersih dari korupsi,” katanya.
“saya ingin menegaskan komitmen pemerintah untuk mengelola keuangan secara efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil harus dapat diwujudnyatakan dengan laporan keuangan berkualitas, andal dan tepat waktu,” katanya lagi.
Assagaff menambahkan, Rakerda Provinsi Maluku yang telah dilakukan di wilayah pulau-pulau pada sembilan kabupaten ini untuk bertemu langsung dengan masyarakat.
“Bersama-sama kita datangi desa-desa yang mungkin tidak pernah terbayang di benak kita sebelumnya, itulah manifestasi kesatuan kerangka berpikir kita yang pro rakyat, satu visi terus bersama membangun negeri ini hingga ke pelosok,” pungkasnya.
Hadir dalam Rakerda tersebut yakni Bupati Malra, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Para Asisten dan Pimpinan OPD Provinsi Maluku dan Kabupaten Malra, serta tamu undangan lainnya. (MP-11)
