Ambon, Malukupost.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Maluku mendeklarasikan perang melawan berita HOAX, yang ditandatangan secara langsung oleh Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Maluku, Priyadi, dengan menuliskan
“Kami jajaran Kanwil Kementrian Hukum dan Ham Maluku perang terhadap berita bohong (HOAX), fitnah dan sejenisnya demi Negara Kesatuan Republik Indonesia,”ujarnya.
Deklarasi perang melawan Hoax, yang dirangkai dengan penguatan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang berlangsung di Ambon, Selasa (20/3), turut dihadiri Kepala Dinas kominfo Kota Ambon Joy Adriaanz dan Ketua Ombudsman RI Kantor Perwakilan Provinsi Maluku Hasan Slamat.
Priyadi dalam sambutannya mengatakan deklrasi yang dilaksanakan membuktikan bahwa Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Maluku siap memerangi dan melawan berita bohong (Hoax)
“Untuk itu, seluruh jajaran Kementerian hukum dan HAM saya mengintruksikan untuk memberikan informasi yang benar. Jangan main-main dengan informasi yang tidak benar, informasi belum valid, cek dan ricek,”ungkapnya.
Priyadi berharap seluruh ajaran di kementrian Hukum dan HAM Maluku harus menjadi garda terdepan memerangi berita bohong dan pelaksanaan penguatan zona integritas menuju WBK dan WBBM, dan Kementrian Hukum dan Ham sebagai bagian dari NKRI ingin memastikan bahwa pelayanan publik harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
“Membangun zona integritas yang dimulai dari Kementrian Hukum dan Ham sejak tahun 2010, saya ingin memastikan pembangunan zona integritas tidak hanya menjadi seremonial belaka, tetapi bagaimana membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani,”katanya.
“Oleh karena itu, saya menyampaikan apresiasi yang penghargaan yang setinggi kepada seluruh jajaran kantor imigrasi kelas II Ambon yang sudah memberikan inisiatif terkait dengan pelaksanaan sosialisasi pembangunan zona integritas,”katanya lagi.
Priyadi menambahkan, seluruh jajaran kementerian Hukum dan Ham harus mempunyai komitmen yang sama bahwa pelayanan publik bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. (MP-7)
