Komisi IX DPR RI Monitoring Peran BLK Di Maluku

  • Whatsapp
Komisi IX di Ambon
Sekda Maluku, Kasrul Selang menyerahkan cinderamata kepada Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene usai pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Maluku

Sekda : Keberadaan BLK Sangat Penting Siapkan Tenaga Kerja Siap Pakai

Ambon, Malukupost.com – Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene mengatakan kunjungan kerja Komisi IX merupakan pelaksanaan dari fungsi pengawasan ke Provinsi Maluku dalam rangka monitoring terkait peran Balai Latihan Kerja (BLK) dalam pelaksanaan pelatihan vokasi dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

“Saat ini kita memasuki era digitalisasi dan revolusi industri 4.0, dimana teknologi yang makin berkembang sehingga berdampak luas di beberapa aspek, salah satunya industri pada alat atau mesin yang diintegrasikan dengan fasilitas cyber atau internet,” ungkapnya di Ambon, Kamis (6/2/2020).

Dijelaskan Runtuwene, pada masa ini akan terjadi peralihan dari penggunaan tenaga manusia kepada mesin atau robot dan akan meningkat drastis di tahun 2033, sehingga proses peralihannya hasrus diikuti dengan kesiapan masyarakat guna memperkuat daya saing SDM melalui pelatihan guna meningkatkan kualitas.

“Peningkatan kualitas SDM, menjadi prioritas pemerintah melalui pelatihan kerja atau vokasional training yang perlu terus dilakukan terutama dalam sektor pertanian, perikanan yang menjadi sektor unggulan provinsi Maluku. SDM yang terampil dengan tingkat produktivitas yang tinggi tidak saja bisa menghadapi era globalisasi saat ini, namun juga menekan angka pengangguran di Maluku,” katanya.

“Untuk itu, penigkatan kualitas SDM melaui pelatihan kerja di BLK, lembaga pelatihan swasta, maupun BLK komunitas yang menjadi ujung tombak dalam menghasilkan SDM yang kompeten dan menjadi jembatan yang efektif untuk menyesuaikan kompetensi pekerja dengan kebutuhan kerja,” katanya lagi.

Runtuwene menambahkan, upaya ini perlu mendapat dukungan dari pemerintah daerah baik melalui penguatan Perda serta dukungan pembiayaan yang bersumber baik dari APBD maupun APBN untuk optimalisasi pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan peningkatan produktivitas.

“Kami dari Komisi IX berharap peran BLK tidak hanya memberi pelatihan semata, namun juga benar-benar dapat memberikan keahlian sehingga peserta dapat bersaing dan terserap di pasar kerja,“ paparnya.

Sementara itu, Sekda Maluku, Kasrul Selang mengakui keberadaan BLK sangat penting di Maluku untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai.

“BLK yang kita miliki hanya di Ambon, Maluku Tengah, Buru dan Aru. Memang memanage daerah kepulauan pasti berbeda dengan yang kontinental. Maluku dengan 1.340 pulau yang kita bagi ke dalam 12 gugus pulau, mestinya kita mengharapkan setiap gugus pulau ada BLK, “ ungkapnya.

Diakui Kasrul, hadirnya BLK sudah bisa menjawab sedikit persoalan pengangguran.

“Data terakhir BPS, pengangguran di Maluku sebanyak 54 ribu dari 1,7 juta penduduk kita. Dari Angkatan kerja atau usia kerja, kurang lebih 8 persen pengangguran kita,” bebernya.

Pos terkait