Enam Pegawai Di Tiga OPD Pemprov Maluku Positif Covid-19

  • Whatsapp
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang

Kasrul: Pegawai Yang Tidak Mau Di Swab Pasti Diberikan Sanksi

Ambon, MalukuPost.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mulai memberlakukan pengambilan Swab kepada semua pegawai, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pegawai kontrak/honorer.

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang menyatakan dari tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah selesai melakukan swab terhadap pegawainya, yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Biro Pemerintahan dan Biro Hukum,.

“Kemarin kita sudah melakukan swab kepada pegawai yang ada di Bapenda, Biro Hukum dan Biro pemerintahan, dari situ kurang lebih ada 6 orang yang terdiri dari 5 ASN dan 1 pegawai honorer dinyatakan positif Covid-19,”ungkapnya di Ambon, Rabu (26/08).

Dijelaskan Kasrul, kebijakan Swab diberlakukan kepada seluruh pegawai, baik itu ASN maupun pegawai kontrak/ honorer. Dan hal itu dilakukan secara bergilir sehingga tidak menghambat pelayanan publik. sedangkan pegawai yang tinggal di rumah karena sudah selesai swab, bukan berarti libur dan memanfaatkannya dengan berjalan-jalan.

“Untuk hari ini ada beberapa OPD juga, salah satunya Biro Humas & Protokoler setda Maluku, swab dilakukan tidak menghambat pelayanan publik karena prosesnya dilakukan secara bergilir, misalnya sepertiga pegawai di kantor A, jadi pegawai yang sudah selesai swab langsung tinggal di rumah, sampai hasilnya keluar,”katanya.

“Jadi bukan berarti libur dan jalan-jalan, tetapi kerja dari rumah. jangan kita selesai swab langsung kerja seperti biasa, padahal begitu hasilnya positif baru bingung kita. Untuk itu, pegawai yang sudah di swab diperkenankan tinggal dirumah, sampai hasilnya keluar. jika positif harus isolasi, kalau negatif maka masuk kerja lagi seperti biasa,”katanya lagi.

Kasrul menambahkan, jika ada pegawai yang memilih menghindar atau lari karena tidak ingin di swab maka sesuai surat Gubernur, Murad Ismail agar pimpinan OPD bertanggungjawab terhadap pegawainya, minimal 75 persen pegawai harus ter-swab.

“Bagi pegawai yang tidak mengikuti kebijakan yang ditetapkan Gubernur akan diberikan sanksi yang diatur dalam kepegawaian. Pasti ada sanksi yang diberikan kepada pegawai yang tidak mau di swab, misalnya sanksi administrasi dan lain sebagainya,”pungkasnya.

Pos terkait