Ambon, MalukuPost.com – Dari hasil temuan di beberapa daerah, masih ada banyak masyarakat yang belum menerima bantuan sosial, terutama masyarakat yang tergolong miskin baru (Misbar) akibat pendemi Covid-19.
Terkait hal itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Azis Sangkala, meminta kepada Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota untuk menyikapi hal ini, dengan melakukan pendataan kembali terhadap masyarakat Misbar yang hingga saat ini belum menerima bantuan apapun.
“Pemerintah pusat menambah alokasi bantuannya, kita berharap alokasi bantuan ini mengcover orang yang belum kebagian, jangan menambah lagi kepada yang sudah diterima di gelombang satu maupun kedua. Sehingga asas keadilan ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat,”ujarnya di Ambon, Kamis (06/08).
Dijelaskan Sangkala, dari hasil tinjauan DPRD yang dilakukan pada beberapa tempat, faktanya hampir semua desa melaporkan orang miskin baru yang terdampak Covid-19, yang membutuhkan sentuhan pemerintah. Untuk itu, pemerintah diminta agar lebih bekerja keras memperbaiki data penerimaan bantuan dan mengupayakan agar masyarakat miskin baru yang belum tercover.
“Bisa masuk dalam formula penerima bantuan, baik itu bantuan sosial yang langsung diterima dari kementerian sosial, maupun formula anggaran dana desa, serta bantuan, baik dari APBD provinsi maupun kabupaten/kota,” katanya.
“Jadi saya berharap pemda, dalam hal ini Gugus Tugas dapat menyampaikan ke Gugus Tugas pusat dan dinas sosial bisa berkoordinasi dengan Kementerian sosial, untuk menyampaikan problem data kita, bahwa masih banyak masyarakat yang belum tercover, agar tercover di bantuan tambahan yang akan digulirkan oleh pusat,”katanya lagi.
Sangkala menambahkan, jika memang bantuan tersebut belum juga dikucurkan oleh pusat, maka perlu dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota, menfokuskan untuk mengalokasikan anggaran untuk dana bantuan sosial.
