Langgur, MalukuPost.com – Koordinator daerah (Korda) DPD AMPI Provinsi Maluku, Andreas Betaubun, meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) agar jangan berdiam diri melihat kelangkaan minyak tanah.
Menurut Betaubun, kelangkaan minyak tanah di Malra sudah terjadi semenjak bulan September lalu sampai dengan bulan November, dan hingga kini belum ada perhatian serius dari pihak DPRD setempat lebih khusus Komisi II.
“Kelangkaan minyak tanah ini, menimbulkan keresahan di masyarakat baik yang kita jumpai setiap harinya maupun yang kita liat dalam postingan masyarakat di medsos, namun hingga kini DPRD Malra khususnya Komisi II agar jangan berdiam diri,” ujarnya di Langgur, Selasa (3/11/2020).
Betaubun menandaskan, Komisi II DPRD Malra secepatnya dapat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak Pertamina dan Dinas terkait tentang kelangkaan minyak tanah.
“Persoalan kelangkaan minyak tanah ini harus segera diatasi, agar dapat dipastikan kesediaan stok minyak tanah di bulan Desember nanti apalagi saat memasuki hari Raya Natal,“ tegasnya.
Betaubun katakan, jika Komisi II DPRD Maluku Tenggara dengan sengaja tidak melakukan RDP maka dipastikan ada dugaan konspirasi antara pihak Pertamina terminal BBM Tual dengan pimpinan komisi.
“Saya berharap pimpinan Komisi II DPRD Malra segera menyikapi persoalan kelangkaan minyak tanah, jangan sampai masyarakat menilai dugaan konspirasi antara DPRD dengan Pertamina,” tandasnya.
Betaubun meminta dalam waktu dekat, Komisi II DPRD Malra segera melakukan RDP agar kepercayaan masyarakat menjadi lebih baik.
“Tunjukanlah loyalitas keterwakilan masyarakat dalam melaksanakan fungsi kontrol dan pelayanan,”pungkasnya.
