Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, Wujud Akuntabilitas Dana Negara

  • Whatsapp
Oleh : Kiran

Langgur, MalukuPost.com – Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan telah menerbitkan Peraturan nomor PER-3/PB/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara sebagai turunan dan implementasi atas pelaksanaan teknis Peraturan Menteri Keuangan nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Berdasarkan PMK Nomor 162/PMK.05/2013, Bendahara itu sendiri dibagi menjadi 3 kategori dengan definisi dan spesifikasi tugas masing-masing secara umum sebagai berikut:
1. Bendahara Penerimaan; adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga.
2. Bendahara Pegeluaran; adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga.
3. Bendahara Pegeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP; adalah orang yang ditunjuk untuk untuk membantu Bendahara untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

Secara substansi, Bendahara itu hanya terdiri dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

Menurut ketentuan pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-3/PB/2014, dalam pelaksanaan tugasnya, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran wajib membuat atau menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara setiap bulannya yang disampaikan antara lain kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kepala Kantor tempat Bendahara bertugas dan kepada Kantor Pelayananan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) di daerah sebagai bentuk akuntabilitas dan instrumen monitoring pemerintah (BUN) terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban dana oleh Bendahara.

Garis hijau (Langsung berhubungan atau semua rekapitulasi data terbawa); Garis kuning (Tidak langsung berhubungan atau tidak semua informasi terbawa)

Dalam proses pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara berdasarkan dokumen sumber dari catatan seluruh transaksi yang terjadi dalam masa periode tahun anggaran berjalan, pada setiap bulannya akan dilakukan tutup buku dan dibuat sebuah laporan dalam format LPJ Bendahara yang merupakan rangkuman atas saldo BKU dan Buku Pembantu yang digunakan disertai informasi dan data disertai dengan penjelasan-penjelasan yang relevan.

Atas LPJ yang dibuat oleh Bendahara setiap bulannya, selanjutnya diperiksa dan direkonsiliasi (dilakukan pengecekan ulang secara silang antar seluruh data keuangan dari siklus pembukuan) sebagai pengujian internal atas validitas dan akuntabilitas pengelolaan dana oleh Bendahara. Verifikasi dan rekonsiliasi internal atas berkas LPJ dan pembukuan Bendahara dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) langsung atau pun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja berkenaan.

LPJ Bendahara Penerimaan dan atau Bendahara Pengeluaran yang telah ditandatangani oleh Bendahara berkenaan dan oleh KPA atau PPK Satuan Kerja (Satker) harus disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang menjadi mitra kerja Satker pada setiap bulan berikutnya setelah bulan laporan maksimal tanggal 10 atau sebelumnya jika bertepatan libur.

Untuk LPJ Bendahara Penerimaan harus melampirkan Daftar Rincian Saldo Rekening, Rekening Koran, Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi, serta Lembar Pengesahan Penerimaan Negara (SSBP).

Sedangkan LPJ Bendahara Pengeluaran harus melampirkan Daftar Rincian Saldo Rekening, Rekening Koran, Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi, serta Lembar Pengesahan Penerimaan Negara jika terdapat setoran SSBP/SSPB dalam bulan pelaporan.

Apabila LPJ Bendahara berkenaan dipandang telah sesuai dengan ketentuan dan valid, maka KPPN akan mengesahkan LPJ tersebut dan disampaikan kembali kepada Bendahara Satker pemilik LPJ. Namun jika ditemukan kesalahan maka akan dikembalikan untuk diperbaiki kemudian disampaikan ulang lagi untuk diperiksa dan dilakukan validasi kembali sampai LPJ berkenaan dinyatakan telah benar.

Pengesahan oleh KPPN terhadap LPJ Bendahara yang disampaikan oleh Satker yaitu berupa penandatanganan dan pembubuhan cap stempel KPPN serta pemberian tanggal pada berkas dokumen LPJ berkenaan yang merupakan pernyataan kebenaran atas akuntabilitas formil, validitas data, kesesuaian kelengkapan lampiran sebagai kesimpulan akhir proses verifikasi yang dilaksanakan KPPN.

Semua fungsi dan kewenangan KPPN merupakan instrumen atau cara untuk dapat menjaga integritas, profesionalisme dan akuntabilitas Bendahara dalam menjalankan kewajibannya selaku pengelola dana APBN pada Satuan Kerja. Selain daripada pelaksanaan fungsi pengawasan atau pemantauan internal yang melekat melalui peran KPA atau PPK selaku atasan dan mitra Bendahara.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sudah sangat baik dalam memberikan pedoman terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bendahara.

Namun dalam hal pelaksanaan fungsi Kuasa BUN di daerah oleh KPPN dalam rangka lebih mendorong dan menjaga akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan keuangan Bendahara dipandang masih bisa untuk ditingkatkan dalam hal pengawasan atau pemantauan yang bertambah tegas dan kuat. Karena belum ada sanksi atau teguran yang dapat diberikan KPPN yang bisa menimbulkan efek secara psikologis kepada Bendahara yang belum melaksanakan praktik pembukuan secara baik dan benar.

Oleh karena itu masih dapat dipertimbangkan untuk dilakukan penguatan sanksi dan atau teguran yang lebih mempunyai efek secara pribadi dan kepada Satuan Kerja. Seperti diberikannya pengurangan angka kredit nilai pengukuran kinerja, catatan disiplin atau perilaku tidak profesional dalam bekerja yang bisa berimbas terhadap jenjang karir pribadi Bendahara berkenaan. Atau misalnya pengenaan denda pribadi jika tidak mematuhi aturan penyetoran pendapatan negara.

Alternatif kebijakan seperti di atas bisa dikembangkan untuk lebih mendorong integritas, profesionalisme, ketertiban dan disiplin Bendahara dalam mengelola dana. Tidak hanya sisi internal yang diperkuat pada Satker, namun juga melalui peran KPPN selaku pemantau pengelolaan uang negara. Tentu hal tersebut perlu dieksekusi dengan penyesuaian peraturan pokok yang ada. Karena pastinya pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang benar dan akuntabel dalam pengelolaan dana sangat berpengaruh atas terwujudnya manajemen pengelolaan keuangan negara yang prudent dan reliable.

Betapa penting peran dan substansi keberadaan LPJ dari Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran sebagai sebuah ‘keluaran’ (output) atas sebuah proses pembukuan atau bentuk pencatatan suatu siklus pengelolaan dana negara/pemerintah (pendapatan dan belanja) yang diamanahkan kepada Satuan Kerja melalui peran seorang PNS yang diangkat sebagai Bendahara.

Saat ini, masih diperlukan penguatan peran nyata dari sisi internal Satuan Kerja maupun pengokohan fungsi dan kewenangan KPPN selaku Kuasa BUN di daerah yang bersinggungan langsung dengan Bendahara dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan uang negara. Harapannya ke depan pihak pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan terbarukan atas pengelolaan dana negara yang lebih dapat menguatkan aspek akuntabilitas kinerja para punggawa keuangan negara kita.

Penulis : Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi & Kepatuhan Internal, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tual

Pos terkait