Langgur, MalukuPost.com – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) Nurjanah Yunus mengatakan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan Indikator kinerja utama.
Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti Musrenbang Perubahan RPJMD 2018-2023 kabupaten Malra secara virtual melalui Video Converence (vicon), Kamis (21/01/2020).
Untuk diketahui, dalam Musrenbang tersebut dibagikan tabel (format) kepada para pimpinan OPD sebagai bahan materi dalam pengisian sejumlah perubahan target, sasaran dan tujuan.
Pantauan Malukupost.com, didampingi stafnya, kadis yang sering disapa ibu Ana Yunus ini secara serius mengikuti pemaparan materi yang disampaikan oleh nara sumber dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah setempat.
Anna Yunus mengatakan, sesuai pemaparan materi yang disampaikan oleh nara sumber yakni perencanaan harus berbasis pada lingkungan, pihaknya berharap implementasinya harus demikian.
“Dari pemaparan materi yang disampaikan oleh nara sumber yakni perencanaan harus berbasis pada lingkungan, maka kami harapkan pula selain perencanaan, harus implementasi pembangunan berwawasan lingkungan,” tandasnya.
Pada kesempatan itu pula, Ana Yunus menyampaikan beberapa hal yang dianggap penting dari Dinas Lingkungan Hidup untuk dimasukkan dalam Musrenang Perubahan RPJMD dimaksud.
Salah satunya yang disampaikan yakni terkait upaya terciptanya lingkungan hidup yang berkualitas.
Ana Yunus mengungkapkan, indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah indeks kualitas (pencemaran) air, indeks kualitas (pencemaran) udara dan indeks tutupan hutan/lahan.
“Indeks kualitas lingkungan hidup adalah indikator kinerja utama,” ujarnya.
Menurutnya, berdasarkan format (tabel) yang diberikan terkait perhitungan IKLH hanya berdasarkan pada asumsi.
“Kita menghitung IKLH itu berdasarkan indeks pencemaran air, indeks pencemaran udara dan indeks tutupan lahan/hutan. Berdasarkan format (tabel) yang disampaikan kepada kami ini hanya berdasarkan asumsi dan bukan berdasarkan kondisi eksisting. Karena jika kondisi eksisting maka kita harus melakukan pemantauan dan pengukuran di lapangan,” tandasnya.
Dijelaskannnya, dengan demikian maka adan didapatkan data akurat yakni dengan mengukur dan memantau kualitas pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan.
“Karena yang tadi disampaikan oleh moderator bahwa perencanaan dan pembangunan harus berbasis lingkungan, sehingga kita mengharapkan data-datanya harus valid dan jangan berdasarkan asumsi-asumsi,” imbuhnya.
Beberapa masukkan lainnya dari dinas lingkungan hidup Malra yakni menginginkan program dan kegiatannya harus konkrit pada tahun anggaran 2021, karena sejak tahun 2020 tidak ada program kegiatan dimaksud.
“Kami ingin menambahkan, dalam indikator kinerja pembangunan sesuai tabel yang disampaikan kepada masing-masing OPD, khusus untuk dinas lingkungan hidup, untuk indikatornya tetap dan nantinya ditambah dengan tiga indikator baru yaitu indeks pencemaran air, indeks pencemaran udara dan indeks tutupan lahan/hutan,” tukasnya
Selain itu, demi terciptanya lingkungan hidup yang berkualitas, pihaknya juga ingin menambahkan satu hal terkait cakupan layanan persampahan.
“Karena kami di DLH ingin masukkan indikator cakupan pelayanan persampahan pada indeks pencemaran air, indeks pencemaran udara dan indeks tutupan lahan itu tidak bisa. Ini dikarenakan kami di DLH selain mengurus IKLH juga mengurus pelayanan persampahan. Kami berpikir bahwa cakupan pelayanan persampahan ini masuk pada misi ke-4 tepatnya pada cakupan pelayanan sanitasi, tapi kami lihat tidak ada, sehingga kami usulkan cakupan pelayanan persampahan kota Langgur itu ada pada indikator tujan/sasaran terciptanya lingkungan hidup berkualitas (pada tabel 5.5). Sedangkan terkait dengan angka-angkanya kami sudah menghitung, dan kami akan menyampaikannya secara tertulis,” pungkasnya.
