Gelar Paripurna Lima Ranperda, DPRD Malra Minta Pemda Lengkapi Dokumen

  • Whatsapp
Wakil Ketua I DPRD Malra, Albert Efruan.

Langgur, MalukuPost.com – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) tentang Lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kembali digelar, Selasa (12/1/2020).

Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD setempat Albert Efruan didampingi Wakil Ketua II Bosko Rahawarin tersebut merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya setelah dilakukan skors.

Hadir dalam paripurna tersebut yakni anggota DPRD setempat, sementara perwakilan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Malra yakni Sekretaris Daerah (Sekda) A. Yani Rahawarin.

Selain itu, hadir pula para pimpinan OPD yang mengusung kelima Ranperda yang dibahas tersebut.

Kelima Ranperda yang diusulkan tersebut yakni Ranperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh; Ranperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.

Kemudian Ranperda tentang revisi pajak retribusi terhadap pajak mineral bukan logam; Ranperda tentang pengeloloaan sampah; dan Ranperda tentang retribusi izin gangguan.

Efruan mengungkapkan, paripurna yang merupakan lanjutan dari paripurna kemarin harus kembali diskors karena pihak pemerintah daerah belum menyerahkan draft dan naskah akademik dua Ranperda yakni Ranperda tentang pengeloloaan sampah dan Ranperda tentang retribusi izin gangguan.

“Kalau kita ikuti perundang-undangan itu seharusnya setelah pemerintah daerah menyurati kita soal propim yang harus dibahas, harus pula disertai dengan dokumen draft dan naskah akademik tapi ternyata tidak disertai dengan dokumen itu,” ujarya.

Dalam paripurna ini kemudian baru itu diserahkan, dan diserahkn juga tidak sepenuhnya. Lima buah rancangan yang disampaikan melalui surat kepada DPRD, tetapi yang baru diserahkan itu adalah tiga draf dan nasakah akademiknya.

“Draft dan naskah akademik tiga ranperda yang sudah diterima DPRD (setiap fraksi) yakni pertama Ranperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, yang kedua Ranperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, dan ketiga itu Ranperda tentang revisi pajak retribusi terhadap pajak mineral bukan logam,” tuturnya

Draft dan naskah akademik dari dua ranperda lainnya belum diserahkan, sementara fraksi harus menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap lima buah Ranpeda yang disampaikan penjelasannya oleh bupati.

“Untuk itu kami minta agar draf dan naskah akademik sudah diberikan, supaya fraksi juga mempunya kesempatan bisa membedahdan memberikan pandangan sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan oleh Pemda sesuai dengan penjelasan saudara bupati,” tandasnya.

Dijelaskan Efruan, sebentar nanti (usai paripurna diskors) pihaknya berharap dapat membahas kelima ranperda itu secara utuh.

“Yang kami harapkan adalah setelah bupati memberikan penjelasan soal lima buah rancangan yang diberikan harus disertai juga dengan kelima draft dan naskah akademikya, sehingga itu kita masukkan jadi satu kesatuan dalam rapat paripurna, agar bisa disampkan langsung oleh setiap fraksi dalam menyampaikan pemandangan umum fraksi. Tapi ternyata sampai rapat ini diskors, baru tiga ranperda beserta draft dan naskah akademiknya saja yang diserahkan pemerintah daerah. Jika kedua ranperda beserta draf dan naskah akademiknya belum diserahkan maka paripurna nanti kita akan bahas tiga ranperda saja,” tegasnya.

Menurutnya, dalam aturan juga disampaikan bahwa apabila dokumen yang disampaikan tidak dilengkapi, maka dalam masa sidang pertama DPRD tidak melakukan pembahasan lagi, dan akan dibahas pada masa sidang kedua bahkan masa sidang ketiga, menunggu naskah akademik dan draf itu disiapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan usulan.

Untuk diketahui, paripurna tersebut akan dilanjutkan kembali siang ini pukul 13.30 WIT.

Pos terkait