Ini Tiga Kabupaten/ Kota Di Maluku Masuk Program KoTaKu

Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Hatta Hehanusa
Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Hatta Hehanusa

Ambon, MalukuPost.com – Berkat intervensi Wakil Rakyat Maluku di DPR RI dan dorongan dari DPRD, akhirnya tiga kabupaten/kota diakomodir dalam program Kota Tanpa Kumuh (KoTaKu) yakni Kota Ambon, Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tengah.

“Berdasarkan informasi bersama dari konsultan, sebenarnya di tahun 2021 KoTaKu untuk Maluku tidak mendapatkan anggaran. Tetapi lewat komunikasi politik di empat perwakilan kita di DPR RI maka program Kotaku di dapat,”ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Hatta Hehanusa di Ambon, Jumat (29/01/2021), usai rapat bersama konsultan OSS 11 Maluku menangani tiga kota, Ambon, Tual dan Malteng.

Dijelaskan Hatta, dalam rapat tersebut didorong agar kedepan 8 kabupaten lainnya, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, MBD, SBB, SBT, Buru dan Buru Selatan juga masuk dalam program yang dibiayai oleh Bank Dunia. Namun ada berbagai peesyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap daerah, yang nantinya di SK kumuh dari masing-masing Bupati.

“Kita sudah dorong mengupayakan bupati/walikota bisa menerbitkan SK kumuh terhadap kotaku, karena memamg tiga kabupaten/kota ini yang menerbitkan SK kumuh terhadap program Kotaku,”ungkapnya.

Hatta katakan, Komisi III DPRD Maluku berharap OSS sebagai pihak konsultan dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi data, sekaligus harus selalu sering melakukan komunikasi dengan DPRD dalam rangka mengupayakan mendapatkan anggaran dari APBN lewat perwakilan di DPR RI.

“Karena ada banyak program KoTaKu yang sangat bermanfaat bagi daerah, karena bukan hanya sekedar membangun 7 prioritas infrastruktur, tetapi mendorong melakukan komunikasi dan pemberdayaan masyarakat. Disamping itu, berkaitan tata lingkungan Jadi daerah kumuh bisa menjadi baik atau tidak kumuh lagi,”bebernya.

Hatta menambahkan, pihaknya juga akan mengupayakan di tahun 2022, selain KoTaKu dibiayai oleh APBN, juga nantinya dibiayai dari APBD.

“Untuk besaran anggaran saya belum tahu. Untuk itu, hal ini akan dibicarakan berdasarkan proposal di ajukan. Kita berharap kedepan kabupaten lain bisa masuk dalam program ini,”pungkasnya.

Pos terkait