Langgur, Malukupost.com – Berbicara tentang kata “lintas” (sehubungan dengan pelaksanaan forum lintas perangkat daerah), harus dapat dimaknai dengan sungguh-sungguh.
Hal tersebut disampaikan Bupati Maluku Tenggara (Malra), M. Thaher Hanubun dalam forum lintas perangkat daerah Pemkab Malra di Langgur, Kamis (4/3/2021).
“Baik itu lintas ohoi, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan negara sekalipun harus duduk bersama untuk membahas dan merancang segala sesuatu yang berhubungan dengan hayat hidup masyarakat,” katanya.
Melalui forum ini juga harus dapat dibangun kesepahaman serta penyamaan persepsi, dalam rangka merencanakan program pembangunan daerah tahun 2022.
“Persamaan presepsi yang dimaksudkan adalah tentang bagaimana setiap perangkat daerah memandang dirinya mampu dan profesional terhadap apa yang harus dilakukan di tahun 2022 untuk Malra yang lebih baik,” ujarnya.
Menurutnya, setiap perangkat daerah memiliki peran dan fungsi serta kemampuan yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Apabila kemampuan itu mampu dioptimalkan secara baik, maka dapat mendorong kemajuan pembangunan di negeri Larvul Ngabal.
Bupati Hanubun mengungkapkan, selama ini jajaran OPD pada lingkup Pemkab Malra cenderung lebih mengedepankan ego sektoral.
“Kendala yang ada selama ini ada adalah langkah kita untuk membangun daerah ini belum sejalan. Setiap OPD masih berjalan sendiri-sendiri, bahkan masih ada ego sektoral,” bebernya.
Hal tersebut itu muncul karena adanya kepentingan terhadap sesuatu hal yang hanya melibatkan kelompok tertentu.
“Ego itu muncul saat suatu kelompok usai mengalami masa transisi, dimana berada dalam keadaan di atas angin, lalu mencari keuntungan untuk kelompoknya sendiri,” tukasnya.
Untuk itu, dirinya meminta setiap OPD menanggalkan kebiasaan atau perilaku ego sebagaimana dimaksud.
“Tinggalkan ego kita masing-masing. Ego harus bisa dikendalikan dan mari kita bersandar pada prinsip-prinsip pembangunan yang satu dan berdaulat tanpa ada sekat. Ego kita adalah mendengar aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam rancangan program kerja sebagaimana telah diamanatkan sebelumnya di tingkat ohoi maupun kecamatan,” tegasnya.
Dijelaskannya, dalam forum ini harus dibangun semangat sinergitas lintas pernagkat daeah, baik antar OPD maupun antar pemerintah dengan pihak swasta dan dengan masyarakat.
“Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, harus didukung dengan pihak-pihak lainnya, terutama masyarakat,” imbuhnya.
Selain itu, orang nomor satu di Malra ini menginginkan agar dalam forum-forum partisipatif seperti ini, harus ada keterbukaan, kesepahaman dan saling pengertian antar elemen.
OPD memahami bahwa masyarakat masih sangat membutuhkan sentuhan pembangunan. Begitupun sebaliknya, masyarakat memahami bahwa kebijakan yang disusun adalah semata-mata untuk kemajuan daerah secara keseluruhan.
Bupati Hanubun mengingatkan, masyarakat Kei memilki filosofi hidup It foing fo kud, it faung fo banglu vatu yang menjadi dasar tatanan hidup dan selalu dipraktekan turun temurun dalam melaksanakan suatu tugas pelayanan ataupun proses pembangunan lainnya.
“Leluhur Kei sudah menjadikan filosofi itu sebagai pedoman hidup bagi anak cucunya, cuma kita saja yang tidak mengamalkannya dengan bijak. Tidak mungkin anda atau saya membangun suatu bangunan sendiri, pasti harus dikerjakan secara bersama-sama,” pungkasnya.
