Langgur, Malukupost.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara (Malra) melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.
Musrenbang RKPD yang digelar di aula kantor Bupati Malra tersebut, dibuka secara resmi oleh Bupati setempat M. Thaher Hanubun, Jumat (5/3/2021).
Hadir dalam kegiatan tersebut yakni Ahmad Zainudin dan Rima Wilya dari Kementerian PPN/Bappenas (Perencana Madya Koordinator Bidang Jalan). Perwakilan dari Bappeda Provinsi Maluku yakni Ufie Rufaidah (Kepala Bidang Penelitian. Dari Balai Jalan yakni Toce Leuwol dan perwakilan Balai Perumahan adalah Refi Latuamury (Kepala Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku).
Bupati Hanubun menjelaskan, musrenbang sebagai forum perencanaan, implementasi pendekatan partisipatif harus dimaknai sebagai ruang untuk saling melengkapi.
Dengan demikian, forum ini nantinya akan menghasilkan output yang bermanfaat bagi penyempurnaan rencana pembangunan yang tepat sasaran dan tepat guna bagi kemajuan daerah dan masyarakat Malra.
“Di dalam forum ini kita saling berbagi, saling mengingatkan dan saling menguatkan. Karena pada hakekatnya, perjuangan secara bersama akan lebih mudah membuahkan hasil daripada perjuangan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Perjuangan itu dimulai dari aspek perencanaan yang dilakukan saat ini. melalui pemaparan materi, baik dari pusat maupun provinsi, maka perencanaan yang disusun hendaknya mampu menjamin keselarasan dan sinergi.
“Perencanaan kali ini saya harapkan untuk dapat fokus pada permasalahan riil yang ada di masyarakat. Upaya penanganan dan pemulihan kondisi akibat pandemi Covid-19 harus diutamakan,” tukasnya.
Langkah-langkah konkrit yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan kesehatan, penguatan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha, harus dapat diakomodir sebagai prioritas program dan kegiatan perangkat daerah.
Bupati Hanubun mengungkapkan, terkait capaian kinerja pembangunan tahun 2020, BPS telah merilis capaian indikator makro pembangunan tahun 2020, yang secara langsung menggambarkan kondisi sebagai hasil dari pembangunan.
“Kita patut bersyukur, karena dalam situasi yang tidak menentu akibat pandemi Covid-19, kebijakan yang kita tempuh, pelayanan yang kita lakukan serta dengan dukungan dan sinergi seluruh element masyarakat, kita masih mampu mencapai hasil-hasil positif,” katanya.
Sementara dalam aspek pelayanan kesehatan, upaya penangnana Covid-19 terus dioptimalkan. Demikian halnya dengan penanggulangan stunting dalam rangka peningkatan kualitas SDM.
Diketahui, presentase angka stunting di Malra tahun 2018 sebesar 30,01 persen mampu ditekan pada tahun 2020 menjadi 22,95 persen.
Selain itu, tingkat kemiskinan Malra di tahun 2018 sebesar 23,27 persen turun menjadi 22,75 persen pada tahun 2019, dan selanjutnya mampu ditekan menjadi 22,57 persen di 2020. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2018 sebesar 65, 53 naik di tahun 2019 menjadi 65,85 selanjutnya mampu ditingkatkan lagi 66,20 di tahun 2020, serta laju inflasi di tahun 2020 masih terjaga di angka 2,06 persen.
Khusus untuk inflasi, kabupaten Malra dalam dua tahun terakhir mampu menjaga tingkat inflasi di kisaran 2 sampai 3 persen. Hasilnya, di tahun 2020 Malra mampu meraih penghargaan Anugerah TPID Kemenko Maritim dan Investasi.
“Kita harapkan prestasi pengendalian inflasi dapat dipertahankan, sehingga sinergi dan dukungan seluruh pihak sangat diperlukan,” pungkasnya.
