Masyarakat Tanimbar Gelar Aksi Bakar 1000 Lilin Dan Doa Bersama

  • Whatsapp

Bentuk Dukungan Perjuangan Raih Hak Porsi PI 10% Blok Masela

Saumlaki, Malukupost.com – Sejumlah elemen pemuda dan masyarakat adat di kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, menggelar aksi bakar 1.000 lilin dan doa bersama di Taman Kota Saumlaki, Minggu (14/03/2021), yang dimulai pukul 20:00 hingga pukul 00:00 WIT dengan mengusung tema: menyalakan harapan untuk Tanimbar.

Berdasarkan pantauan media ini, sejumlah elemen masyarakat yang bergabung dalam aksi tersebut yakni perwakilan masyarakat Mandriak, DPD KNPI, Pemuda Katolik, PMKRI Cabang Saumlaki, DPD Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA), orang muda Katolik, Yayasan Sola Gracia, tokoh masyarakat Olilit dan Yayasan Sor Silai Tanimbar. Masyarakat yang datang menghadiri aksi itu terlihat antusias, setelah membakar lilin dan diletakan di seputar lokasi taman kota, mereka terlihat berdoa dan membubarkan diri dengan tenang.

Neles Fanumby, salah satu tokoh masyarakat Mandriak yang dipercayakan oleh penyelenggara untuk membuka kegiatan menyatakan, aksi tersebut merupakan sebuah gerakan moral secara spontan untuk mendukung langkah Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon bersama DPRD setempat dalam memperjuangkan Participating Interest (PI) 10 % pengelolaan Blok Masela yang akan dibahas bersama DPRD Maluku dan Gubernur Maluku, Senin (15/03/2021).

“Aksi bakar 1.000 lilin dan doa adat di taman kota Saumlaki ini kami lakukan sebagai bentuk dukungan doa masyarakat Tanimbar bagi perjuangan pemerintah daerah kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mendapatkan hak porsi dari PI 10 % yakni 5,6 %,” ungkapnya.

Tak hanya itu, dilakukan pula doa adat yang dipimpin oleh Philipus Ranmaru, tua adat dari desa Olilit. Philipus mendoakan proses perjuangan memperoleh porsi 5,6% dari total PI 10% dengan bahasa Yamdena.

“Kami berharap agar melalui aksi doa ini, para pengambil kebijakan di provinsi Maluku maupun pemerintah pusat dapat menerima dan memgabulkan perjuangan ini,” ujarnya.

Ketua DPD BAPERA Tanimbar, Salvin Solarbesain mengimbau kepada seluruh masyarakat di wilayah itu untuk mendukung langkah Pemkab dan DPRD. Hal itu penting karena sejak keputusan perubahan skema pengelolaan Blok Masela dari offshore ke onshore oleh Presiden Jokowi maka semestinya lokasi sumur dan LSB yang berada di daratan dari sisi operasional harus dipandang sebagai satu kesatuan unit pengelolaan, sehingga Permen ESDM nomor 37 tahun 2016 terutama pasal 4 harus mendapatkan penyesuaian khusus berkaitan dengan pengelolaan Blok Masela.

“Kami minta kepada kementerian ESDM untuk melakukan revisi atas Permen ESDM nomor 37 tahun 2016 agar Pemkab Kepulauan Tanimbar juga diberikan hak untuk mengelola PI 10%,” tandasnya.

Sebelumnya, Jumat pekan kemarin, Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon menyampaikan komitmennya dihadapan DPRD dan seluruh elemen masyarakat untuk mengajukan keberatan dan upaya lain dengan pemerintah provinsi Maluku maupun pemerintah pusat terkait porsi PI 10% yang hanya dikelola oleh PT. Maluku Energi Abadi.

Menurutnya, keputusan tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan posisi Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai Lokasi Pembangunan fasilitas LNG, daerah terdampak dan daerah perbatasan yang sewaktu-waktu bisa terdampak dari sisi pertahanan dan keamanan negara.

Pos terkait