Kepsek SMA/SMK Di Maluku Wajib Terima “Guru Penugasan”

  • Whatsapp
Plt Kepala DInas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Insun Sangadji

Sangadji: Pembiayaannya Melalui Dana BOS

Ambon, MalukuPost.com – Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku agar Guru yang tidak diakomodir dalam kuota Guru Kontrak bakal dialihkan ke Guru Penugasan, yang berasal dari usulan masing-masing sekolah untuk tingkatan SMA/SMK.

Namun sayangnya, kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ini mendapat penolakan dari beberapa sekolah. Pasalanya untuk pembayaran gaji Guru Penugasan ini menjadi kewenangan sekolah, melalui dana BOS.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Insun Sangadji menegaskan Kepala Sekolah (Kepsek) SMA/SMK wajib menerima Guru Penugasan dan tidak berhak menolaknya.

“Jadi Guru Penugasan siapa pun yang akan kami tugaskan adalah yang tidak terakomodir pada PNS dan guru kontrak. Sehingga kepala sekolah tidak punya alasan untuk menolak, karena sekolahnya masih butuh guru,”ujarnya di Ambon, Kamis (01/04/2021).

Sangadji katakan, pembiayaannya oleh Dana BOS, menggingat 50 persen dana Bos bisa digunakan untuk pembiayaan guru honor atau Guru Penugasan dari Dinas.

“Kalau sekolah besar dana BOS bisa mencapai Rp2 miliar, maka Rp1 miliar harus digunakan untuk honor, dan itu pasti bisa,”ungkapnya.

Sangadji menegaskan, bagi Kepala Sekolah yang menolak kebijakan tersebut maka akan diberikan sanksi mulai dari peringatan hingga tindakan lanjutan

“Sekolah harus mengikuti aturan, Guru Penugasan harus dibiayai dana BOS. Jika tidak pasti ada sanksi, akan diberikan peringatan, baru langkah lanjutan,”tandasnya.

Namun ketika ditanya untuk pergantian kepala sekolah SMA/SMK jika tidak dilaksanakan kebijakan itu, Sangadji masih ragu-ragu untuk mengatakan hal itu.

“Akan diberikan peringatan dulu, masa langsung diganti. Tolong jangan terlalu buat saya kepala pusing, kerja masih banyak,”katanya dengan kesal.

Pos terkait