LKPJ Merupakan Perwujudan Hubungan Kemitraan Pemerintah Daerah Dan DPRD

  • Whatsapp
Ketua DPRD Malra Minduchri Kudubun, SE menyerahkan Rekomendasi LKPJ Tahun 2020 kepada Bupati Malra Drs. Hi. Muhamad Thaher Hanubun dalam Sidang Paripuran Istimewa di Langgur, Selasa (4/5/2021). (foto: humas pemda malra)

Langgur, Malukupost.com – Bupati Maluku Tenggara (Malra), M. Thaher Hanubun menyatakan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) meruapakn salah satu ruang perwujudan hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD dimana kepala daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran atau pada akhir masa jabatan

Hal tersebut disampaikannya saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD Malra tentang Penyerahan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2020 di Langgur, Selasa (4/5/2021).

Bupati Hanubun menjelaskan, seluruh proses LKPJ mulai dari penyampaian hingga pada pembahasan telah dilakukan secara baik.

Hal tersebut menunjukkan adanya komitmen dan keseriusan dewan yang terhormat dalam memastikan pembangunan yang dilaksanakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

“Komitmen dan keseriusan tersebut patut diapresiasi, karena melalui LKPJ inilah komunikasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dapat benar-benar berjalan dengan baik,” ujarnya

Untuk diketahui, DPRD membahas LKPJ dan hasilnya disampaikan berupa rekomendasi kepada pemerintah daerah. Rekomendasi tersebut digunakan sebagai referensi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah kedepan.

Diungkapkannya, LKPJ kabupaten Malra Tahun 2020 disusun dan disampaikan dalam sidang paripurna DPRD sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Proses pembahasan telah dilaksanakan dan juga ditindak lanjuti dengan tinjauan langsung ke lapangan.

“Hari ini, ruang kemitraan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat sama-sama kita wujudkan melalui rekomendasi yang disampaikan, agar komunikasi yang terjalin dan adanya sinergi yang terbangun. Saya yakin sungguh bahwa niat dan tujuan kita semua sama yaitu memajukan dan mensejahterakan masyarakat Malra,” katanya

Bupati Hanubun menambahkan, terhadap rekomendasi yang diberikan tentu ada poin-poin kritis yang disampaikan. Untuk itu, hal-hal yang masih perlu ditangani atau pun yang belum optimal dilaksanakan dalam tahun 2020 akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Upaya perbaikan akan dilakukan mulai dari tahun 2021 ini maupun tahun-tahun mendatang.

“Setelah rekomendasi ini kami terima, tentu menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjuti. Olehnya itu, langkah awal yang dilakukan adalah melaksanakan pembahasan secara internal,” tandasnya.

Menurutnya, Pembahasan internal dimaksud penting dilakukan guna memastikan setiap poin rekomendasi yang disampaikan benar-benar menjadi referensi untuk perbaikan.

Selain itu, dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang optimal tentu diperlukan adanya sinergi dukungan seluruh pihak sangat diperlukan terutama pimpinan dan anggota DPRD Malra yang terhormat, termasuk dalam pemenuhan poin-poin rekomendasi LKPJ yang disampaikan.

“Saya harapkan dukungan DPRD Malra guna bersama-sama dengan pemerintah daerah selalu dan senantiasa membangun komunikasi. Untuk itu, komunikasi dalam rangka hubungan kemitraan sangat diperlukan dalam memastikan peneyelenggaraan pemerintah daerah yang berkualitas dan berhasil guna bagi masyarakat,” tukasnya.

Bupati Hanubun juga meminta dukungan DPRD Malra dalam ikut serta mendorong percepatan pembangunan di daerah ini. Hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur kiranya dapat ikut didorong oleh pimpinan dan anggota DPRD Malra yang terhormat, baik dari sisi penganggaran maupun dalam hal pelaksanaan di lapangan.

“Dengan dukungan yang diberikan tentu pembanguan di daerah ini akan lebih cepat membuahkan hasil dan pasti akan memberikan manfaat bagi masyarakat.Semoga segala niat dan usaha kita memajukan daaerah ini selalu diridohoi oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa,” pungkasnya.

Pos terkait