DLH Maluku Usulkan 16 Kampung Masuk Dalam ProKlim

  • Whatsapp
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Roy Siauta
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Roy Siauta

Ambon, MalukuPost.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Maluku mengusulkan 16 Kampung kedalam program kampung iklim (ProKlim) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Ke-16 kampung yang diusulkan tersebar di kota Ambon 10 Negeri, yaitu negeri Soya, negeri Naku, Kelurahan Waihaong, Negeri Passo RW 009, Negeri Rutong, Negeri Amahusu, Negeri Urimessing RW 05 Batu Bulan (Batu Gajah), Negeri Hukurila, Negeri Hatiwe Besar dan Negeri Lama RW 01.

Enam lainnya dari Kabupaten Maluku Tengah sebanyak dua kampung, yaitu negeri Hulaliu dan negeri Ihamahu, serta empat dari Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), yakni Gemba, Waimital, Dusun Pulau Osi, dan Negeri Eti.

“Jadi kita tidak main-main, tahun ini kita usulkan 16 Negeri masuk dalam Proklim,”ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Roy Siauta dikonfirmasi di Ambon, selasa (15/06/2021).

Siauta katakan, dari usulan tersebut 10 kampung dari kota Ambon memenuhi persyaratan administrasi dengan mendapat nilai diatas 90, untuk selanjutnya dinilai oleh tim dari KLHK.

“Nanti setelah penilaian terakhir, misalnya dari pemerintah kota Ambon, Pemkab SBB, dan Pemkab Maluku Tengah dalam hal ini Dinas Linkungan dalam presentasi tim itu kita bisa berdebat di Kementerian terkait penilaian yang diberikan. Jadi bukan hanya nilai yang diberikan, tetapi juga dipresentasikan di depan Dirjen dan para ahli disana,”ungkapnya.

Dijelaskan Siauta, ada beberapa penilaian dari berbagai program dalam membentuk ketahanan desa/negeri terhadap perubaan iklim, seperti mengelola sampah sehingga tidak polusi, pencemaran udara dan sebagainya, mempersiapkan wilayah mereka untuk bisa mandiri dengan tanaman kosumtif misalnya sayur-sayuran dan sebagainya atau diproduksi sendiri, menjaga lingkungan agar tetap bersih atau arsih, membuat kolam resapan supaya daerah yang tergenang air ketika musim hujan, air yang datang bisa terserap sehingga tidak terjadi banjir.

“Kemudian program mempertahankan kondisi lingkungan, seperti menjaga sumber air agar tetap bersih, menjaga wilayah pesisir dengan menanam mangrove, terumbu karang dan sebagainya, serta mempertahankan budaya lokal yang ada. Jadi dari presentasi itu, kemudian diberikan nilai untuk nantinya ditetapkan dengan Kampung Iklim,”bebernya.

Siauta mengaku, usulan kampung Iklim telah berjalan sejak tahun 2018 dengan mengusulkan Negeri Haruku ditandai dengan pemberitan serifikat dari Kementerian di tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 diusulkan tiga kampung, dua berasal dari Maluku Tengah, yaitu Haruku dan Amahai, sedangkan satu kampung dari Ambon, yakni Kelurahan Ahuseng RW 004 Pohon pule.

“Dari usulan tersebut, Haruku dan Kelurahan Ahusen tidak lagi mendapat sertifikat, tetapi langsung mendapatkan tropi ProKlim utama, sedangkan Negeri Amahai hanya mendapat sertifikat,” imbuhnya.

Menurut Siauta, implementasi ProKlim merupakan kewenangan dari Kabupaten/Kota, pemerintah provinsi melalui Dinas Lingkungan hidup hanya memfasilitasi untuk memasukan usulan dari pemerintah negeri kedalam aplikasi. Bahkan pihaknya mendorong agar pemerintah kabupaten/kota lainya agar mengusulkan kampung atau negeri/desa masuk dalam ProKlim.

“Semua berpulang dari pemerintah kabupaten/kota, karena di dalamnya berkaitan dengan anggaran dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman kabupaten/kota tidak diberikan anggaran, bagaimana mereka bisa mempersiapkan desa,”tandasnya.

Pos terkait