Komisi II DPRD Malra Minta Dinas Kesehatan Menganggarkan Fasilitas PCR

  • Whatsapp
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Malra dengan Dinas Kesehatan Malra, Senin (20/7/2021).

Langgur, Malukupost.com – DPRD Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) lewat Komisi II meminta agar Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat menganggarkan pengadaan fasilitas Polymerase Chain Reaction test  (tes PCR).

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Malra yang dipimpin Ketua Komisi Adolf Markus Teniwut dengan Dinas Kesehatan setempat selaku OPD mitra, Senin (20/7/2021).

Dalam RDP tersebut, Anggota Komisi II Moh. Nawawi Namsa mengusulkan Dinkes menganggarkan pengadaan fasilitas PCR untuk tahun anggaran 2022.

Metode pemeriksaan melalui PCR dianggap lebih akurat daripada pemeriksaan lainnya, kaena pemeriksaannya dilakukan dengan mengambil sampel dari saluran pernapasan dengan teknik swab nasofaring (mengusap bagian atas tenggorokan).

“Untuk nyawa masyakarat Malra, berapapun anggarannya, kami di Komisi II dan teman-teman di Banggar pasti setuju,” ujarnya.

Menurutnya, pandemi Penyakit Covid-19 yang sementara melanda ini tidak ada seorangpun yang tahu kapan berakhir.

Untuk itu, dengan adanya fasilitas PCR, maka Malra bisa dengan cepat menangani penyebaran virus corona, sekaligus untuk menjawab tuntutan persyaratan perjalanan yang mengharuskan swab antigen atau PCR.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala Dinkes dr. Ketty Notanubun menjelaskan, Rumah Sakit belum memiliki alat PCR, bangunan khusus, hingga sumber daya manusianya.

Selain itu, dr. Notanubun menambahkan, Pemkab setempat sementara mengusahakan PCR Mobile untuk kabupaten Maluku Tenggara.

“Memang ada tiga PCR Mobile di provinsi, dan Pak Bupati sudah menyurati Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Maluku dalam hal ini Pak Sekda, supaya PCR Mobile itu ada di Malra untuk kepentingan Malra dan Tual,” tandasnya.

Untuk diketahui, usulan pengadaan fasilitas PCR dimaksud pernah disampaikan oleh anggota Komisi II dalam rapat-rapat komisi sebelumnya bersama pihak Dinkes maupun RSUD, namun belum teralisir.

Pos terkait