Jumat Besok, KIP Maluku Gelar Sidang Sengketa Alat Bukti Perkara SMA Tayando Tual

  • Whatsapp

Ambon, MalukuPost.com – Komisi Informasi Provinsi (KIP) Maluku akan menggelar Sidang Perdana Sengketa Alat Bukti Utama pada perkara korupsi SMA Tayando Kota Tual, di Ambon, Jumat (6/8/2021) dengan agenda pemeriksaan awal yang dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIT, bertempat di ruang sidang Kartika, lantai 1, Pengadian Negeri Ambon dengan agenda pemeriksaan awal.

Mengutip surat panggilan sidang lanjutan sengketa informasi publik yang terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provini Maluku dengan register nomor 003/VII/KIPROMAL-PSI/2021 ini, untuk menindaklanjuti pengaduan Azis Fidmatan, S.Sos, M.Si sebagai pemohon terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sebagai termohon. Surat panggilan tersebut ditandatangani Husnita Wadjo selaku Panitera Pengganti KIP Maluku.

Aziz Fidmatan selaku pemohon yang dikonfirmasi media ini terkait panggilan sidang tersebut, mengaku bersyukur atas dimulainya sidang sengketa antara dirinya dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku.

“Saya sangat bersyukur atas penetapan ini, karena semua ini menyangkut nasib saya dan keluarga saya selaku pencari keadilan atas penderitaan yang selama ini kami alami. Dan inilah waktunya untuk kebenaran itu ditegakkan,” ungkapnya.

Fidmatan secara khusus, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada KIP Maluku yang telah menindaklanjuti pengaduan sengketa dirinya dengan badan publik.

“Apresiasi saya sampaikan kepada KIP Maluku karena telah membantu kami selaku masyarakat yang butuh informasi publik,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, sidang sengketa itu bermula saat surat dari Aziz Fidmatan yang tak diresponi Dinas Pendidikan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku atas permintaan resmi dokumen surat perjanjian (MoU) pada proyek pembangunan USB SMA Tayano Tual 2008.

Dalam suratnya itu, Aziz Fidmatan meminta Dinas Dikbud Maluku menyerahkan 2 bukti surat perjanjian (MoU) sebagai dasar pembangunan USB SMA Tayando Kota Tual yang diterbitkan instansi tersebut pada 2008 lalu dan ditandatangani ketua panitia pembangunan dan PPK. Kedua surat perjanjian itu masing-masing diterbitkan pada Juni 2008 dan Oktober 2008.

Menariknya, berdasarkan bukti dan fakta-fakta yang dimiliki Fidmatan bahwa pengerjaan pembangunan USB SMA Tayando Tual mengacu pada MoU yang diterbitkan bulan Oktober 2008. Saat itu, Fidmatan bersama ketua panitia Akib Hanubun diperintahkan berangkat dari Tual ke Ambon untuk meneken MoU pada awal Oktober 2008 berdasarkan surat disposisi dari Adam Rahayaan yang saat itu menjabat Wakil Wali kota Tual.

Adapun bukti disposisi tersebut masih disimpan Aziz Fidmatan hingga mengajukannya sengketa ke KIP Maluku pada awal Februari 2021.

Ironisnya, saat proyek ini diperkarakan ke Kejaksaan Negeri Tual pada 2012 lalu hingga kemudian inkrah 2016, alat bukti utama MoU yang digunakan para Jaksa untuk menjerat panitia pembangunan adalah terbitan Juni 2008.

Tak terima atas indikasi rekayasa yang dialaminya, Fidmatan langsung mengambil langkah hukum dengan mengacu pada sejumlah dokumen penting yang ia miliki, dengan mengajukan sengketa ke KIP Maluku untuk mendapatkan kepastian hukum atas keberadaan 2 dokumen dimaksud.

Pos terkait