Ganjalan Kapitan Joncker Menjadi Pahlawan Nasional Indonesia – Bagian (2)

  • Whatsapp

Oleh :
Hendry Reinhard Apituley, SH., MH.

Dalam penyerangan tersebut di atas, Kapitan Joncker mati terbunuh oleh sabetan pedang Letnan Holscher dalam suatu pertempuran sengit di Sukapura, Batavia (Jakarta). Kapitan Joncker meninggal dunia dalam usia 69 tahun (Dagregister tanggal 25 Agustus 1689) sebagai seseorang yang beragama islam, dan dimakamkan di Marunda, Batavia (Jakarta). Van der Chijs, menulis, bahwa: “Joncker lahir dan mati sebagai pengikut Muhammad (Joncker is in het Mohammedaansh geloof geboren en gestorven)”. Kenyataan ini sekaligus membantah pendapat umum orang Ambon bahwa, Kapitan Joncker telah menjadi Kristen dengan nama baptis, Dominggus Pelahua, yang berarti sebagai: “Dominggus ‘Saudara’ (Pela) ‘Allah’ (Hua)” (Nanulaitta, 1966: 97).

Pada saat ini, Makam Kapitan Joncker masih tetap ada pada tempatnya seperti semula di wilayah Marunda, Jakarta Utara. Sekalipun wilayah tersebut telah beralih fungsi menjadi tempat bongkar muat peti kemas yang dikenal sebagai pelabuhan Alfa. Kawasan di sekitar wilayah Marunda, dimana makam Kapitan Joncker berada, disebut sebagai kawasan ‘Pe- jongker-an’, yang berasal dari nama, Kapitan Joncker. Hingga saat ini, makam Kapitan Joncker di kawasan Pejongkeran, wilayah Marunda, Jakarta Utara, masih dikunjungi oleh banyak orang, yang datang dari berbagai kalangan; dan dengan berbagai motifasi. Dari rakyat jelata hingga pejabat negara; dari yang hanya sekedar melayat hingga yang mengharap berkat. Pada ‘Batu Nisan’ Makam Kapitan Joncker, tertulis: “Kapitan Yonker Dari Maluku”.

Baca juga : Ganjalan Kapitan Joncker Menjadi Pahlawan Nasional Indonesia – Bagian (1)

Dalam hubungan dengan peristiwa tersebut di atas, terdapat laporan berbeda yang disampaikan dalam Rapat-rapat Dewan Hindia dan dalam Rapat-rapat Penguasa VOC maupun dalam Rapat-rapat bersama antara Dewan Hindia dan Penguasa VOC. Terdapat laporan dari de Bevere (salah seorang anggota Dewan Hindia) kepada St. Martin pada tanggal 31 Juli 1689, yang menyatakan bahwa, Kapitan Joncker dengan pasukannya telah bersiap-siap untuk menyerang ‘benteng VOC’ (Jacatra) di Batavia (Nanulaitta, 1966: 106), tetapi terdapat juga laporan dari Kapten Ruys – yang berdasarkan hasil keputusan rapat penguasa VOC pada tanggal 3 Agustus 1689, ditugaskan untuk melakukan penyelidikan terhadap Kapitan Joncker – yang menyatakan bahwa, tidak ada samasekali persiapan-persiapan Kapitan Joncker untuk menyerang benteng Jacatra di Batavia (Nanulaitta, 1966: 107).

Dua hari setelah peristiwa pembunuhan terhadap Kapitan Joncker, baik St. Martin maupun van Hoorn, mengajukan permintaan untuk dibebaskan dari tugas mengurus soal-soal orang Pribumi, dengan alasan: “Karena mereka berdua memiliki terlalu banyak pekerjaan lain yang harus mereka berdua lakukan (Omdat zij te veel andere werkzaamheden hadden te verrigten)”, tetapi menurut van der Chijs: “Karena mereka berdua sendiri menjadi takut akan konsekuensi dari tindakan mereka berdua sendiri dan tindakan pemerintah’ (Omdat zij zelve bang werde voor de gevolgen van hunne eige handeling en van die der Regeering)”. Terhadap pendapat van der Chijs ini, de Haan mengecam van der Chijs sebagai: tidak objektif. Pada tanggal 13 September 1689, baik St. Martin maupun van Hoorn, kembali mengajukan permintaan yang sama, tetapi ditolak. Dalam hubungan dengan perihal ini, Nanulaitta (1966: 109) berpendapat, bahwa: “Kesalahan yang dibuat oleh Joncker, ialah sikapnya yang acuh-tak-acuh, suatu sikap seorang Kapitan Ambon yang merasa ‘terlalu percaya diri’ (te zelfverzekerd)”.

Terlepas dari segala perdebatan dan/atau ‘kontroversi’ (controversy) tentang kematian Kapitan Joncker sebagaimana tersebut di atas, Kapitan Joncker dikenang tidak hanya karena kemampuannya dalam menyelesaikan peperangan melalui ‘jalan pedang’, tetapi juga melalui ‘jalan damai’ tanpa harus menarik pelatuk senjata. Perihal ini adalah sebagaimana yang terjadi ketika Kapitan Joncker berhasil membantu VOC mengadakan perjanjian dagang dengan Sultan Bacan pada tanggal 25 Maret 1667, kemudian dengan Sultan Tidore pada tanggal 29 Maret 1667, dan dengan Sultan Ternate pada tanggal 30 Maret 1667. Pada tahun 1680, Kapitan Joncker juga berhasil membantu VOC dalam mendamaikan permusuhan yang terjadi antara Kesultanan Jambi dengan Kesultanan Palembang tanpa menembakkan satu butir peluru pun (Nanulaitta, 1966: 96 & 100; Vlekke, 2010: 189-190).

Kapitan Joncker adalah seorang perwira militer profesional sejati yang hanya menjalankan perintah atasan sebagai suatu kewajiban (jika diperlukan dipanggil; sesudah melakukan tugas: dipulangkan; dan kemudian: dilupakan (Nanulaitta, 1966: 110)), dan yang menuntut hak sesuai aturan hukum yang berlaku (misalnya, ketika Kapitan Joncker menuntut ganti rugi atas tangannya yang cacat permanen sebagai akibat dari sebab melaksanakan perintah militer penguasa VOC (Nanulaitta, 1966: 95)) serta menuntut pemenuhan janji (misalnya, ketika Kapitan Joncker menuntut 3000 ringgit yang dijanjikan oleh Laksamana C. J. Speelman dan Susuhunan Amangkurat II yang kemudian diperkuat oleh Penguasa VOC, dan yang diulangi lagi oleh Jenderal Anthonio Hurdt (Nanulaitta, 1966: 100)). Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa, Kapitan Joncker tidak pernah melakukan lebih dari apa yang menjadi kewajibannya, dan tidak pernah meminta lebih dari apa yang menjadi haknya. Disini jelas bahwa, Kapitan Joncker bukanlah tipe manusia yang ‘galojo’ (loba/tamak/rakus): kekuasaan, kekayaan, pangkat maupun jabatan.

Bahkan Kapitan Joncker tidak pernah meminta Penguasa VOC untuk memberikan ‘tanah/wilayah/teritori’ (teritorry) sebagai tempat tinggalnya, sebab Penguasa VOC sendirilah yang memberikan tanah-tanah di Pejongkeran sebagai ‘tempat tinggal’ kepada Kapitan Joncker (Resolutie tanggal 5 Mei 1659, Resolutie tanggal 1 November 1661, Resolutie tanggal 16 Mei 1662). Namun demikian, pemberian ‘tanah/wilayah/teritori’ (teritorry) dari Penguasa VOC kepada Kapitan Joncker tidak dilakukan dengan ‘tulus’, tetapi dengan ‘maksud’ agar Kapitan Joncker mempertahankan daerah itu. Perihal ini, adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Nanulaitta (1966: 95), bahwa: “Menurut Resolutie G. G. en Raden van Indie tanggal 23 April 1666, Kapitan Joncker dan pasukan Ambon ditempatkan di Bekasih, Marunda, dan Angke, untuk mengganti orang-orang Belanda yang tidak sanggup mempertahankan daerah itu”.

Pada tanggal 1 Januari 1665, Penguasa VOC mengangkat Kapitan Joncker menjadi kepala dari orang-orang Ambon di ‘Batavia’ (Jakarta), tetapi – sekali lagi – bukan karena permintaan Kapitan Joncker (Nanulaitta, 1966: 95; Johari, Hendi (2019) Pengkhianatan VOC Terhadap Joncker. Jakarta: Majalah Historia). Perihal ini adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh M. C. Ricklefs (2008: 184), bahwa: “Sejak tahun 1665, pimpinan orang Ambon di Batavia adalah seorang muslim bernama Kapten Jonker. Dia telah bertempur di pihak VOC melawan orang- orang Portugis di Timor dan Sri Lanka, melawan orang-orang Makasar, orang-orang Banten di dekat Batavia, orang-orang Minang di Sumatera; di Jawa, dia bukan hanya bertempur melawan Trunojoyo melainkan menawannya sendiri pada akhir tahun 1679”. Alasan yang mendasari pemberian hadiah, tanda jasa, pangkat, tempat tinggal, dan jabatan, kepada Kapitan Joncker oleh Penguasa VOC, dapat kita temukan dalam ‘Laporan Laksamana C. J. Speelman’ kepada Penguasa VOC, sebagaimana yang dikemukakan oleh I. O. Nanulaitta (1966: 97), bahwa: “Dalam laporannya, Speelman sangat puas tentang Jonker”.

Dalam hubungan dengan ‘tanah/wilayah/teritori’ (teritorry) sebagaimana tersebut di atas, Kapitan Joncker berbeda dari Arung Palaka. Sebab meskipun Kapitan Joncker dan Arung Palaka adalah sama-sama merupakan anggota militer VOC, tetapi Arung Palaka memiliki ‘motif sendiri secara pribadi’ yang berhubungan sangat erat dengan ‘tanah/wilayah/teritori’ (teritorry). Perihal ini adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh M. C. Ricklefs (2008: 126), bahwa: “Arung Palaka kemudian menjadi orang terkuat di Sulawesi Selatan sampai ia wafat pada tahun 1696. Dia diberi penghargaan khusus oleh Penguasa VOC, semula sebagai Panglima Tertinggi Bone. Baru pada tahun 1672, Arung Palaka secara resmi dinobatkan sebagai ‘Raja Bone’ (Arumpone) … Gerakan Arung Palaka tidak berhenti dengan tercapainya kemenangan atas Kesultanan Gowa. Dia melancarkan serangkaian serangan terhadap negara-negara yang menentangnya, … ”.

Sepanjang hari-hari hidupnya yang 69 tahun itu, Kapitan Joncker seharipun tidak pernah mengabdi untuk kepentingan Pemerintah Kerajaan Belanda sebagai institusi politik dibawah hukum publik, tetapi Kapitan Joncker mengabdi untuk kepentingan Penguasa VOC sebagai institusi swasta dibawah hukum perdata yang bertujuan memperoleh keuntungan sebesar- besarnya hingga ke-bangkrut-an VOC pada tanggal 31 Desember 1799, dengan meninggalkan utang sebesar 136,7 juta Gulden, karena perilaku koruptif yang dilakukan secara terstruktur dan masif oleh para penguasanya, termasuk gubernur jenderalnya, semisal: C. J. Speelman. Tentang Speelman ini, B. H. M. Vlekke (2010: 189) menulis, bahwa: “Dia dengan keras menyangkal semua tuduhan terhadapnya bahwa dia menyalahgunakan kedudukannya untuk memperkaya diri, walaupun dia memang menggunakan segala cara untuk menambah jumlah kekayaannya yang sudah besar itu”. Searah dengan Vlekke, M. C. Ricklefs (2008: 179) pun menulis, bahwa: “Ketika Gubernur Jenderal Speelman meninggal pada tahun 1684, terbongkarlah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaannya”.

Setelah tahun 1799, barulah Penguasa VOC digantikan posisinya oleh Pemerintah Kerajaan Belanda yang kemudian membuat ‘Batas-batas Wilayah’ dari ‘Garis-garis Artifisial’ dan menamakannya: ‘Hindia-Belanda’. Perihal ini adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Sri Margana (doktor sejarah lulusan universitas Leiden-Belanda dari Jurusan Sejarah Universitas Gajah Mada), bahwa: “ untuk mengelola aset-aset peninggalan VOC di Hindia-Belanda, maka didirikanlah pemerintah Kolonial Hindia-Belanda pada tahun 1800 setelah VOC dinyatakan bangkrut. Masa berkuasanya VOC adalah dari tahun 1602-1800, bukanlah masa penjajahan melainkan masa kapitalisme, karena yang berkuasa adalah modal VOC yang mengemban misi dagang. Sehingga yang disebut dengan negara kolonial Belanda adalah bekas wilayah dagang VOC”.

Dalam hubungan dengan perihal tersebut di atas, Gerdtrudes Johannes “Han” Resink dalam bagian sinopsis dari buku dibawah judul, Bukan 350 Tahun Dijajah, yang diterbitkan di Jakarta pada tahun 2012 oleh Komunitas Bambu menyatakan, bahwa: “ … Paling-paling Hindia-Belanda sebagai negara hanya ada selama 40 tahun, tetapi itu pun tidak benar-benar seluas wilayah Republik Indonesia hari ini, … “. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Batara Richard Hutagalung dalam halaman 2 dari buku dibawah judul, Indonesia Tidak Pernah Dijajah, yang diterbitkan di jakarta pada tahun 2018 oleh penerbit Matapadi Pressindo.

Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa, pada zaman ‘Kapitan Joncker’ (1620-1689) yang ‘ada’ (exist) adalah, negara-negara merdeka dan berdaulat dalam bentuk Kerajaan-kerajaan yang saling merebut dan melanggengkan ‘hegemoni kekuasaan’ mereka masing-masing melalui peperangan, perjanjian perdamain maupun perjanjian persekutuan antara mereka dengan mereka atau antara mereka dengan Penguasa VOC, demi dan untuk mempertahan ‘keberadaan dan/atau eksistensi’ (existence) kerajaan mereka masing-masing. Perihal ini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam tulisan-tulisan: B. H. M. Vlekke, G. J. Resink, M. C. Ricklefs maupun R. E. Elson.

Bahkan Muhammad Yamin sendiri menyebutkan dalam rapat-rapat ‘Badan Penyelidik Usaha- Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia’ (BPUPKI) (Dokuritsu Zyunbi Cosakai), bahwa: “Terdapat kurang lebih 300 ‘kerajaan’ (Kooti) di Hindia-Belanda”. Secara spesifik, Muhammad Yamin menyatakan, bahwa: “ … 4 Kooti di tanah Jawa; 8 Syuutyoo di tanah Bali, 100 di Andalas, 200 di Borneo, Selebes, dan Maluku, sehingga meliputi lebih-kurang 300 kooti … ”. ([Setneg RI] Sekretariat Negara Republik Indonesia (1998) Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945, Jakarta: Widya Komputer Indonesia, h. 15, 133, dan 321).

Dalam hubungan dengan perihal tersebut di atas pula, Koesno Sosrodihardjo alias Sukarno sendiri menulis dalam majalah Suluh Indonesia Muda di Batavia pada tahun 1932, dibawah judul, Swadeshi dan Massa-Aksi di Indonesia (Swadeshi dan Imperialisme) sebagai berikut: “Tatkala dunia belum “kenal-kenal acan” akan mechanische dan industrieele revolutie, tatkala dunia masih “kuno”, maka imperialisme Belanda sudahlah mulai menunjukkan kegiatan yang besar sekali: Kerajaan-kerajaan di Kepulauan Maluku, Kerajaan Makasar, Kerajaan Banten, Kerajaan Mataram, – semua kerajaan itu sudahlah merasakan indung-indungnya tangan “beschaving en orde-en-rust” Belanda … ”. (Dibawah Bendera Revolusi, Jilid I, Cetakan pertama, Yayasan Bung Karno & Penerbit PT. Media Pressindo, Jogjakarta, 2014, h. 155).

Namun demikian, tidak ada diantara kerajaan-kerajaan tersebut di atas yang bernama: Bangsa Indonesia, Kerajaan Indonesia atau Negara Indonesia. Indonesia sebagai suatu istilah, justeru baru diciptakan pada ‘tahun 1850’ (161 tahun setelah kematian Kapitan Joncker (1689-1850)) oleh seorang Antropolog berkebangsaan Inggris, bernama: George Samuel Winsdor Earl. G. S. W. Earl menggabungkan dua kata dalam bahasa Latin/Yunani yaitu, kata ‘Indus’ (India) dan kata ‘Nesos’ (kepulauan), sehingga menjadi istilah ‘Indus-nesos’, yang berarti sebagai: Kepulauan India. Istilah ‘Indusnesos’ itu sendiri, tidak menunjuk pada adanya suatu bangsa atau kerajaan atau negara yang bernama Indonesia, tetapi sekadar hanya untuk menyebut: ‘Hamparan Pulau-pulau di permukaan samudera India bagian timur’.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, Kapitan Jongker (1620-1689) tidak ada hubungan sedikitpun dengan apa yang dinamakan: Indonesia. Sepanjang hidupnya yang 69 tahun itu, Kapitan Jongker juga tidak membangun nasionalisme Indonesia sama sekali. Jika Kapitan Joncker Tidak ada hubungan sedikitpun dengan Indonesia, dan juga tidak membangun nasionalisme Indonesia samasekali, maka pertanyaan prinsipnya adalah, jasa dan/atau ‘kontribusi’ (contribution) apakah yang telah diberikan oleh Kapitan Joncker untuk Indonesia sehingga dapat menjadi ‘alas hak’ (title) yang sah bagi Kapitan Joncker agar bisa menjadi ‘Pahlawan Nasional Indonesia’ (?).

Jika kita tetap memaksakan Kapitan Joncker untuk menjadi ‘Pahlawan Nasional Indonesia’, maka kita sedang mengulangi kebodohan dan kebohongan kita, sama seperti ketika kita mempertontonkan kebodohan dan kebohongan kita dengan menjadikan Thommas Matulessy sebagai ‘Pahlawan Nasional Indonesia’, sementara Thommas Matulessy – sebagaimana juga dengan Kapitan Joncker – sejak lahir sampai/dengan matinya, tidak pernah memberikan jasa dan/atau kontribusi apapun kepada Indonesia, sebab Thommas Matulessy – sebagaimana juga dengan Kapitan Joncker – tidak ada hubungan sedikitpun dengan Indonesia, dan juga tidak membangun nasionalisme Indonesia samasekali.

Dalam hubungan dengan perihal tersebut di atas, pertanyaan prinsipnya adalah, apa yang menjadi ‘alas hak’ (title) yang sah bagi Thommas Matulessy sehingga pemerintah Indonesia dapat menjadikannya sebagai ‘dasar’ untuk menetapkan Thommas Matulessy sebagai ‘Pahlawan Nasional Indonesia’ (?). Jika tidak ada ‘alas hak’ (title) yang sah, maka gelar ‘Pahlawan Nasional Indonesia’ yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada Thommas Matulessy hanya merupakan: ‘perbuatan rekayasa’. Pertanyaan kritisnya, adalah: Untuk Apa (?), dan Kepada Siapa (?).

Sebenarnya, Thommas Matulessy dan Kapitan Joncker lebih layak dan/atau lebih pantas untuk menjadi ‘Pahlawan Nasional Maluku’, sebab baik Thommas Matulessy maupun Kapitan Joncker telah memberikan jasa dan/atau kontribusi ‘luar biasa’ kepada Maluku dalam perang melawan Pemerintah Kerajaan Belanda pada tahun 1817 maupun dalam perang melawan Penguasa VOC pada tahun 1656, sehingga dapat menjadi ‘alas hak’ (title) yang sah untuk dapat menjadi: ‘Pahlawan Nasional Maluku’.

Kenyataan – sejarah – yang tidak dapat dibantah telah membuktikan dengan sendirinya bahwa, Kapitan Joncker telah memberikan ‘banyak’ jasa dan/atau kontribusi kepada Maluku dalam perang melawan Penguasa VOC selama 36 tahun hidupnya, sehingga dapat merupakan ‘alas hak’ (title) yang sah untuk menjadi: ‘Pahlawan Nasional Maluku’. Mungkin 33 tahun (1656-1689) pengabdian Kapitan Joncker kepada VOC tidak dapat kita terima sebagai jasa dan/atau kontribusi Kapitan Joncker kepada Maluku untuk dapat menjadi ‘alas hak’ (title) yang sah bagi Kapitan Joncker agar dapat menjadi: ‘Pahlawan Nasional Maluku’.

Akan tetapi, patut untuk dipertimbangkan bahwa, selama 33 tahun tersebut di atas (1656-1689), Maluku berada dalam apa yang dinamakan oleh Dieter Bartels – dalam Jilid II halaman 620 dari buku dibawah judul, Dibawah Naungan Gunung Nunusaku, Muslim-Kristen Hidup Berdampingan di Maluku Tengah, yang diterbitkan di Jakarta pada tahun 2017 oleh Penerbit ‘Kepustakaan Populer Gramedia’ (KPG) – sebagai: “Periode Tenang”. Bahkan “periode tenang” ini, berlangsung terus hingga tahun 1799 (110 tahun setelah kematian Kapitan Joncker (1689-1799)). Pertanyaan prinsipnya adalah, dapatkah kita menerima “periode tenang” tersebut, sebagai bagian dari jasa dan/atau kontribusi Kapitan Joncker kepada Maluku meskipun ‘secara tidak langsung’ sehingga dapat menjadi ‘alas hak’ (title) yang sah bagi Kapitan Joncker untuk menjadi: ‘Pahlawan Nasional Maluku’ (?).

Sebagai penutup tulisan ini, penulis ingin mengatakan: jika Cornelis Janzoon Speelman berjuang untuk ‘Harta, Pangkat dan Jabatan’, dan Arung Palaka berjuang untuk ‘Tahta Kerajaan Bone’, maka Kapitan Jongker berjuang untuk apa yang disebut oleh Johannes Dirk de Fretes – dalam halaman 62 dari buku dibawah judul, Kebenaran Melebihi Persahabatan, yang diterbitkan di Jakarta pada tahun 2007 oleh Penerbit PT. Harman Pilatex – sebagai: “Tidak ada keinginan lain, melainkan tetap tinggal hidup” (kaliman ini ditulis oleh de Frestes untuk mengungkapkan ‘mentalitas’ orang Maluku dalam usaha menyelamatkan diri dari ‘peristiwa pembantaian orang Ambon’ (1945-1949) yang dilakukan oleh orang-orang yang menamakan diri mereka: ‘Bangsa Indonesia’).

Penulis adalah Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan pada Politeknik Negeri Ambon.

Pos terkait