Gubernur Maluku: Rakorwasda dan Gelarwasda Perkuat Koordinasi Sesama APIP

  • Whatsapp
Gubernur Maluku, Murad Ismail

Ambon, MalukuPost.com – Gubernur Maluku, Murad Ismail menyatakan, pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) dan Gelar Pengawasan Daerah (Gelarwasda) Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2021 dapat memperkuat koordinasi sesama Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mempercepat proses-proses dan memperkecil temuan-temuan yang berkaitan dengan korupsi. Juga dapat terciptanya, komitmen bersama dalam mencapai tujuan, serta pemahaman yang sama dalam upaya pencegahan korupsi.

“Rakor dan gelar pengawasan ini merupakan suatu keharusan dan kebutuhan untuk meningkatkan rasa mawas diri sebagai aparatur, dalam melakukan pelanggaran penyalahgunaan wewenang dari segala bentuk penyimpangan, sebagai upaya memacu terciptanya budaya malu di kalangan pejabat aparatur,” ujarnya saat membuka Rakorwasda dan Gelarwasda Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2021 di Ambon, Selasa (07/12/2021).

Menurut Murad, lima hal penting yang dilakukan terkait Rakorwasda dan Gelarwasda Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2021 yakni Pertama, meningkatkan koordinasi pengawasan sebagai wujud komitmen guna pencapaian tujuan pembangunan secara nasional maupun daerah, sehingga ego sektoral dengan merasa lebih mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan harus ditinggalkan.

“Kedua, aparat pengawasan intern pemerintah APIP memiliki peranan yang cukup penting. Sebagai fungsi pengawasan, APIP bertanggung jawab dalam mengevaluasi dan menilai fungsi-fungsi manajemen, yakni fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Selain itu, harus dapat memberikan jasa konsultasi serta mampu mengidentifikasikan perkembangan dan tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah,” katanya.

“yang Ketiga yakni di tahun 2022, Inspektorat di Maluku diharapkan dapat memberikan perhatian terhadap pengamalan program prioritas pembangunan daerah, terutama pelaksanaan program pemulihan ekonomi, akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah, reformasi birokrasi serta penguatan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Keempat, penguatan sumber daya aparatur pengawasan sebaiknya tidak berhenti pada peningkatan kompetensi, melainkan terus dilanjutkan hingga peningkatan kapabilitas,” katanya lagi.

Yang Kelima penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam rangka penyelenggaraan pengawasan harus lebih efektif dan efisien. Para para Bupati/Walikota agar memperhatikan pemenuhan kapasitas sumber daya aparatur pengawasan, serta ketersediaan anggaran pengawasan sebesar 0,9 persen dari total anggaran APBD.

“Pelaksanaan rapat ini merupakan momentum strategis untuk menjalin komitmen antara pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini APIP, APH, unit-unit satuan kerja serta masyarakat atas pelaksanaan tugas pembinaan pengawasan, media dan tanggung jawab moral kepada masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Inspektur Wilayah I Itjen Kemendagri Bachtiar Sinaga mengatakan, kegiatan itu bertujuan agar adanya kesamaan persepsi perencanaan kebijakan yang dilaksanakan inspektorat daerah, yakni inspektorat provinsi dan kabupaten/kota (Se-Maluku), seperti RPJM nasional, RKPD hingga RPJMD.

“Diinginkan, APIP ini mampu untuk melaksanaan pemeriksaan. Selain itu, APIP juga dituntut melakukan pengawasan end to end sehinga seluruh pekerjaan pengawasan itu dapat terlaksana. Hal yang utama adalah diharapkan kepala daerah, tidak melakukan mutasi terhadap di lingkungan Inspektorat provinsi maupun kabupaten/kota,”ujarnya.

Sinaga menambahkan, pemerintah pusat mengharapkan penghasilan APIP meningkat dari penghasilan sekretariat daerah. Atas dasar itu, perlu adanya komitmen. Dan seluruh hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti oleh kepala daerah, perangkat daerah dan APIP.

“Dalam 60 hari, diharapkan seluruh hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti. Apabila tidak, maka akan menjadi celah bagi pihak tertentu untuk menyampaikan penyidikan kepada para penyidik,”pungkasnya.

Pos terkait