Tindaklanjuti Arahan Presiden, Tim Kementerian PUPR Lakukan Monitoring Pembangunan Jalan Di Malra

Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Ditjen Binamarga, Thomas Setiabudi Aden didampingi Bupati Malra Drs. Hi. Muhamad Thaher Hanubun saat memberikan penjelasan kepada awak media di Langgur, Kamis (20/1/2022).

Langgur, MalukuPost.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Ditjen Bina Marga saat ini tengah berada di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra).

Keberadaan Tim Monitoring Kementerian PUPR tersebut untuk mengupayakan dan mendorong percepatan pembangunan akses jalan lintas Pulau Kei Besar dalam tahun ini.

Pembungan jalan yang dimaksud yakni untuk ruas jalan dari Ohoi Fako di Kecamatan Kei Besar hingga ke Ohoi Hollat di Kecamatan Kei Besar Utara Timur.

Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Ditjen Binamarga Thomas Setiabudi Aden mengungkapkan, keberadaan timnya tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Joko Widodo dalam mendorong pembangunan di Malra khususnya infrastruktur jalan dan jembatan.

“Kami sementara melakukan survei untuk peningkatan jalan hotmix sepanjang 19 km itu. Ini kita masih proses, survei, kita finalisasi desain. Mungkin kuartal ketiga (Juli-September) tahun 2022,” kata Setiabudi kepada wartawan usai pertemuan dengan Bupati Malra M. Thaher Hanubun di Langgur, Kamis (20/1/2022).

Menurutnya, keberadaan tim monitoring di Malra merupakan tindaklanjut arahan Presiden Jokowi untuk meningkatkan pembangunan di Kepulauan Kei, baik di Kei Kecil maupun Kei Besar.

“Kita tidak hanya konsentrasi di pulau Kei Besar tapi juga di wilayah Kei Kecil,” katanya menambahkan.

Menurutnya, pengembangan infrastruktur jalan di Pulau Kei Besar harus mendapat perhatian serius dengan adanya peningkatan proyek-proyek pembangunan di wilayah tersebut.

Dirinya berharap, dengan bertambahnya proyek-proyek pembangunan di Pulau Kei Besar, akan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antara Kei Kecil dan Kei Besar.

“Kalau akses terbuka, maka yang lain bisa lebih meningkat, pergerakan baik di bidang pertanian, perikanan, maupun kesehatan dan pendidikan,” ujarnya.

Setiabudi menyatakan, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kapasitas jalan di pulau Kei Besar.

Terkait jalan Trans Kei Besar yang masuk dalam Perpres Nomor 18 tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Setiabudi menegaskan, pihaknya akan berupaya menyelesaikan jalan tersebut pada tahun 2023.

“Kita coba menyelesaikan yang lintas timur, yang barat akan ditangani Pak Bupati. Saya akan meminta Balai untuk melakukan survei untuk akses jalan timur ke barat. Mudah-mudahan kita bisa wujudkan di tahun 2023,” pungkasnya.

Pos terkait