Tindaklanjuti Inpres Nomor 2 Tahun 2021, BPJS Tenaga Kerja Tual Gelar Rakor

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Ketenagakerjaan Wilayah Tual, Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru di Langgur, Rabu (19/5/2022)

Langgur, MalukuPost.com – Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 memastikan seluruh pegawai pemerintah daerah yang berstatus Non-Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Terkait Inpres dimaksud, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tual melaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Ketenagakerjaan Wilayah Tual, Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru.

Rakor yang digelar di Langgur pada Rabu (18/5/2022) tersebut dalam rangka meningkatkan peran pengawasan ketenagakerjaan dalam melindungi hak pekerja.

Hadir dalam kegiatan itu yakni Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku (Endang Diponegoro), Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Maluku (Dwi Ari Wibowo), dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tual (M. Saleh Afif).

Pimpinan OPD teknis dari tiga kabupaten/kota yakni, Kepala Dinas PTSP Kabupaten Maluku Tenggara, Kepala Dinas PTSP Kota Tual serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan turut ambil bagian dalam kegiatan dimaksud.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Maluku, Dwi Ari Wibowo dalam kesempatan itu mengatakan, Inpres Nomor 2 Tahun 2021 menitikberatkan perlindungan bagi seluruh pegawai Non ASN untuk didaftarkan dan mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dikutip dari website Kemendagri RI, bahwa Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 memastikan seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah daerah dengan status Non-ASN untuk menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pekerja beserta keluarganya,.

Sebagaimana Inpres dimaksud, program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi beberapa jenis program, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun dengan pendaftaran pertama minimal dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Karena itu, dalam mengoptimalkan pelaksanaan program tersebut, kepala daerah diminta untuk segera memastikan keikutsertaan seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status non-ASN di wilayahnya menjadi peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pos terkait