Mantan Sekretaris Dinas PMD Tanimbar dan Rekanan Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi

Saumlaki, MalukuPost.com – Kejaksaan negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbarmenetapkan SS yang merupakan mantan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kabupaten setempat dan NA (pihak swasta) sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan sistem informasi manajemen desa (Sim D) se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2021.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, G. Somarsono menyatakan, SS dan NA ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil penyidikan, dimana telah ditemukan alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan ahli.

“Berdasarkan hasil penyidikan, telah terjadi tindak pidana korupsi pada pengadaan sistem informasi manajemen desa di desa-desa se-kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2021 dan telah ditemukan tersangka dalam perkara dimaksud yaitu SS berdasarkan surat penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar nomor : B- 1039/Q.1.13/Fd.2/07/2022 tanggal 19 Juli 2022. Sementara NA ditetapkan berdasarkan surat penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar nomor B garis dasar 1040/Q.1.13/Fd.2/07/2022 tanggal 19 Juli 2022,”ungkapnya di Saumlaki, Selasa (19/07/2022).

Menurut Somarsono, modus operandi yang dilakukan oleh SS dan NA adalah NA menawarkan satu program yang namanya sistem informasi manajemen desa kepada SS kemudian SS memaksakan memasukkan pengadaan sistem informasi manajemen Desa ini ke dalam APBDes di desa masing-masing.

Dari 80 desa di Tanimbar, hanya 21 desa yang mengikuti arahan SS tetapi yang terealisasi adalah 12 desa. 12 desa tersebut masing-masing Sifnana, Latdalam, Wowonda, Kabiarat di kecamatan Tanimbar Selatan, desa Tumbur, Lorolulun, Amdasa, Sangliat Dol dan Sangliat Krawain di kecamatan Wertamrian, desa Adaut dan Kandar di kecamatan Selaru serta desa Kilon di kecamatan Wuarlabobar.

“SS memaksa para kades untuk menghapus beberapa kegiatan dan mengganti dengan program SIM D. Jika para kades tidak menuruti perintah SS maka APBDesnya tidak bisa disetujui. Demikian juga ketika dilakukan pencairan, para kades diminta untuk mempercepat pencarian untuk melakukan pembayaran kepada SS dan NA,” katanya.

“Memasukkan satu program ke dalam APBDes ini harusnya lewat tahapannya antara lain mulai dari Musrenbangdes, penyusunan RAPBDes dan seterusnya sampai dengan APBDes tetapi yang terjadi adalah ketika APBDes sudah jalan dan dilakukan asistensi, SS memaksa para kades untuk menghapus beberapa kegiatan dan memasukkan program ini,” katanya lagi.

Dijelaskan Somarsono, saat asistensi, para kades diminta membuat proposal untuk pengadaan SIM D. Di dalam proposal tertera rincian anggaran untuk instalasi program, biaya pelatihan dan sejumlah biaya lainnya seperti belajar desain tampilan, belanja pengaturan setting data base, belanja pengelola aplikasi dan pengisian software, belanja pembuatan dan pengaturan konten. Penganggaran dari setiap desa bervariasi yakni kisaran Rp.20.000.000 hingga Rp.30.000.000 per desa.

“Di daerah lain, program semacam ini diterapkan dan pihak penerima memperoleh perangkat Software dan hardware namun dalam kasus ini, para penerima hanya memperoleh software-nya saja. Nah, sampai dengan kita melakukan pemeriksaan ternyata program ini tidak berjalan atau program ini tidak bisa dimanfaatkan oleh desa sehingga berdasarkan hasil perhitungan auditor ditemukan kerugian keuangan negara,”ungkapnya.

Berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara inspektorat daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan sistem informasi desa atau SIM D di desa-desa se-kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2021 nomor 700/LAK-10/VII/ 2022 tanggal 1 Juli 2022 terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp.310.264.909.00

Atas perbuatannya itu, SS dan NA disangka melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) (2) dan (3) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

“Untuk ancaman hukuman yaitu pasal 2 ayat 1 minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Untuk pasal 3 minimal 1 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara” tandasnya.

Pos terkait