Tual, MalukuPost.com – Webinar yang digelar melalui Zoom Meeting tersebut dikoordinir langsung oleh Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI.
Webinar tersebut digelar pada Kamis, (23/2/2023) di Aula Kantor Walikota Tual.
Narasumber dalam webinar tersebut yakni Ditjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Fakrulloh, Anggota Komisioner KPU Bertty Epsilon Idroos, dan Asisten Deputi 3/1 Kemenko Polhukam, Haryadi.
Direktur Jenderal Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan Problem DPT juga harus didukung dengan masyarakat maka diperlukan semua peran dalam pemilihan umum ini.
Di dalam proses pemilihan ini ada beberapa proses yang harus di rekonstruksi kembali yakni berbagi informasi (agar tidak menimbulkan problem), kedua WNI harus memenuhi syarat ( usia mulai dari 17 tahun, bukan TNI-Polri, sudah perbah menikah atau masuk dalam semua kategori pemilih bila belum meninggal).
Komisioner KPU Betty Idroos dalam pemaparannya menjelaskan Proses pemutahiran data yang sedang berlangsung sampai saat oleh KPU adalah pengunduhan hasil sinkronisasi oleh SATKER, Pemetaan TPS, Unggah Pemilih Coklit, Rekapitulasi, Export format exel siap cetak (sudah dijalankan sejak Februari-11 Maret 2023), Terima data pantarlih/PPK, Pindah tahapan, upload tms dan ubah, upload pemilih baru, kirim perubahan, analisa ganda, rakapitulasi, export format exel siap cetak.
Dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 KPU melakukan pemutahiran penyusunan daftar pemilih secara de jure berdasarkan KTP-el dan KK untuk dalam negeri dan Paspor/ Suart Pengganti Pelaksana Paspor ( SPLP) atau KTP-el/kk untuk luar negeri.
Asisten Deputi 3/1 Kemenko Polhukam, Haryadi memaparkan kolaborasi antar K/L tanpa menginvensi netraliasi penyelenggara pemilu. kolaborasu adalah kunci utama dalam menyukseskan pemutahiran data pemilu dan jadwal penyelenggaraan karena sifatnya multidimensi harus menjunjung tinggi netralitas dan harus sesuai dengan regulasi yang berlaku.
