Kabupaten SBT Raih Peringkat Kedua Pelayanan Publik dari Ombudsman Maluku

9 20200508 101730

Bula, MalukuPost.com – Pemerintah Kabupaten SBT, meraih peringkat kedua tingkat daerah dalam survei kepatuhan pelayanan publik di Maluku dengan nilai 71,13 pada 2022, yang ditetapkan Kantor Perwakilan Ombudsman Maluku, Kamis, (16/2/2023).

Menanggapi penilaian tersebut, Bupati Kabupaten SBT, Abdul Mukti Keliobas mengatakan kerjasama antara pihaknya dan dinas-dinas terkait untuk meningkatkan pelayanan publik adalah tindakan yang sangat baik. Upaya kolaboratif ini dapat membawa beberapa manfaat seperti peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas layanan, konsistensi pelayanan, respons lebih cepat dan penghematan sumber daya. Semoga kerjasama ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami telah menjalin koordinasi bersama dinas-dinas terkait untuk meningkatkan pelayanan publik,” kata Mukti.

Sebab menurut Mukti, berbuat yang terbaik dalam meningkatkan pelayanan publik dan memenuhi standar-standar pelayanan masyarakat adalah langkah yang sangat positif. Dengan fokus pada upaya tersebut, dapat mencapai berbagai manfaat, termasuk peningkatan kepuasan masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, efisiensi operasional, peningkatan kualitas, kepemimpinan dan inovasi.

Mukti lalu mengajak seluruh pihak terkait untuk terus bekerja keras dan berkomitmen mencapai standar-standar pelayanan yang tinggi. Ini akan memberikan manfaat baik bagi pemerintah maupun masyarakat yang dilayani.

“Semua kabupaten/ kota di Maluku dipacu untuk berbuat yang terbaik untuk meningkatkan pelayanan, nantinya kita akan penuhi standar-standar pelayanan untuk masyarakat di Kabupaten SBT. Bagi yang masih zona kuning akan jadi bahan evaluasi kami,” tutup Keliobas.

Ditempat yang sama, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Maluku, Hasan Selamat mengatakan, peningkatan dalam standar pelayanan publik di Kabupaten SBT adalah langkah positif menuju melayani masyarakat dengan lebih baik. Peningkatan ini dapat mencerminkan dedikasi dan upaya dari pihak-pihak terkait dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan publik. Hal ini, juga dapat menciptakan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan warga terhadap layanan yang mereka terima. Ia lalu mengajak untuk meneruskan ini untuk menjaga dan meningkatkan standar pelayanan publik, agar masyarakat dapat terus merasakan manfaat dari pelayanan yang lebih baik.

“Secara fisik, standar pelayanan publik di Seram Bagian Timur sudah menunjukkan peningkatan,” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Maluku, kata Hasan.

Mengenai penetapan nilai kepatuhan pelayanan publik yang diberikan Ombudsman Provinsi Maluku kepada Kabupaten SBT, Hasan menerangkan, nilai tersebut meningkat dari dua tahun sebelumnya. Mengingat, pelayanan publik di Kabupaten SBT di tahun 2019 dinilai sesuai UU Pelayanan Publik yang melibatkan 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapat nilai 13,48, sehingga dikategorikan zona merah.

Sementara itu, di tahun 2021 Kabupaten SBT masih di zona merah meskipun terjadi kenaikan nilai sebesar 35,53.

Hasan juga mengatakan, ada dua dinas yang sudah mencapai zona hijau di Kabupaten SBT, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai 81,83 dan Dinas Kesehatan dengan nilai 80,93.

Sementara Puskesmas Banggoi, Puskesmas Bula dan PTSP SBT masih berada di zona kuning, namun menunjukkan standar kepatuhan pelayanan publik saat dinilai.

“Saat kita menilai Puskesmas Banggoi masih dalam taraf perbaikan. Selain itu, website yang dimiliki tidak dikelola dengan baik. Untuk PTSP Kabupaten SBT, dinilai belum mengakomodir dokumen pengaduan secara baik,” tutup Hasan.

Pos terkait