Ambon, MalukuPost.com – Direktur Eksekutif Gapura Maluku, Adam Talapuka menilai, ada konspirasi antara pemegang kekuasan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Hal itu dikarenakan kerap kali terjadi diskriminasi terhadap proses dan progres infrastruktur pembangunan wilayah yang dikategorikan, terluar, terpencil dan terisolasi (3T).
Fakta empirik melalui pemberitaan media online tertanggal 2 April 2023, Anggaran pembangunan jalan kecamatan kepulauan dimana telah di alokasikan lewat APBD Kabupaten SBB tahun 2022 berkisar 4,3 miliar, untuk kelanjutan pekerjaan jalan Kecamatan Kepulauan Manipa, yang kemudian dipending soal penetapan waktu pekerjaan, dan dijadwalkan dikerjakan pada tahun 2023 ini.
Namun, dengan tidak mempertimbangkan prinsip dan asas keadilan, Kepala Dinas PU Kabupaten SBB, Nasir Surialy lewat Kabid Bina Marga telah memproses amputasi Angaran 4,3 miliar hingga tersisa 1 miliar.
“Terlihat jelas sikap arogan dan menakutkan yang tidak mempertimbangkan prinsip dan asas keadilan yang diperlihatkan oleh Kadis PU SBB, lewat Kabid Bina Marga dimana ada proses amputasi Angaran 4,3 miliiar tersisa 1 miliar, tanpa sepengetahuan DPRD,” ungkapnya dalam rilis yang diberikan kepada media ini di Ambon, Senin (03/04/2023).
Kuat dugaan, ada konspirasi dan persengkongkolan masif antara Kadis PU dan Sekda, dimana realitas tidak sejalan dengan peryataan Kadis PU Kabupaten SBB tertanggal (06/11/2022), pada salah satu media online.
Dalam pemberitaannya, Kadis PU menjelaskan, tidak ada paket yang dicoret dari DPA, karena paket yang DPA itu kesepakatan antar Pemda dan DPRD, sehingga tidak bisa sepihak mencoretnya, apalagi dari Dinas PU, sekali lagi tidak ada itu.
“Yang ada adalah beberapa paket yang kena rasionalisasi, tapi paket-paket yang kena rasionalisasi di luncurkan kembali di tahun 2023. Paket yang kena rasionalisasi, pastinya diketahui oleh Dewan karena akan di laporkan melalui Badan Perencanaan Pemerintah Daerah (BAPPEDA),” ujarnya.
Sementara itu, Sekertaris Daerah SBB Alvin Tuasuun, lanjut Adam, dalam pemberitaannya di salah satu media online (28/03/2023) lalu mengatakan, jalan penghubung di Kepulauan Manipa merupakan hal yang diprioritaskan dan pemerintah sudah ancang-ancang perbaikan Jalan Manipa sehingga bisa dipastikan selesai tahun ini.
“Olehnya itu konspirasi dan persengkongkolan kedua pejabat ini terlihat jelas. Dengan limit waktu berselang Angaran 4,3 miliar yang sudah masuk dalam APBD 2022 untuk jalan manipa, diamputasi tersisa 1 miliar, aneh bin ajaib ada apa ini,” ucapnya.
Menurut Adam, Pemerintah Kabupaten SBB mestinya paham dan mengerti, serta memposisikan nya sebagai pelayan publik sesuai dengan amanat UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, dimana untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.
Logika dan pendekatan sederhana ini di maksudkan untuk lebih memahami kondisi ril kebutuhan masyarakat berskala prioritas, terutama wilayah terluar seperti Kecamatan Kepulauan Manipa, yang perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah dalam rangka percetakan infrastruktur pembangunan terutama jalan trans kecamatan, sebagai jawaban strategis kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM di kecamatan ini.
“Jalan trans kecamatan Manipa ini telah menguras habis energi. Banyak ruang-ruang diskusi telah kami sampaikan. Aspirasi, dan komunikasi persuasif pun dilakukan bahkan bertahun-tahun kami sering dan selalu menyuarakan sampai membuat kami ragu dan pesimis terhadap sikap dan keberadaan pemerintahan kami sendiri di kabupaten SBB ini. Ini juga tidak benar jika di biarkan selalu dan sering kami di PHP, dengan alasan alasan rasionalisasi angaran,” paparnya.
Dengan demikian ia menilai perlu adanya evaluasi kinerja secara Massal seluruh OPD di kabupaten SBB terutama Kadis PU, dan Sekda.
“Saatnya kami bangkit untuk mendapat keadilan, kami bangkit untuk keadilan, karena mundur adalah bentuk pengkhianatan. Inilah waktunya kami konsolidasi untuk turun lapangan dan buktikan Kecamatan Manipa itu ada di wilayah SBB yang sebagian SDA dan SDM disumbangkan ke Kabupaten SBB ini,” tandasnya.
