Langgur, MalukuPost.com – Penjabat Bupati Maluku Tenggara (Malra) Jasmono resmi mulai berkantor hari ini.
Dihari pertama aktifitasnya, mantan Kepala BKPSDM dan Inspektur Provinsi Maluku itu langsung memimpin apel akbar ASN lingkup Pemkab Malra.
Pantauan media ini, apel akbar tersebut dipusatkan di lapangan upacara kantor Bupati setempat, Selasa (7/11/2023).
Jasmono mengatakan, ini adalah apel perdananya dengan ASN pemkab Malra.
“Apel ini sangat penting sebagai sarana silaturahmi kami sekaligus konsolidasi kolaborasi sinergitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelyanan publik,” ungkap Jasmono.
Pada kesempatan itu juga, Jasmono mengingatkan seluruh ASN tentang tujuh program prioritasnya tahun 2023-2024.
Ketujuh program prioritas dimaksud yakni :
Pertama : Meningkatkan kualitas pelayanan dasar yang difokuskan pada bidang pendidikan dan kesehatan serta pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
Program prioritas ini dilaksanakan untuk mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Malra yang selama beberapa tahun terakhir terus meningkat, sehingga diharapkan pada akhir tahun 2024 dapat mencapai angka 67,49 sesuai dengan target RKPD Tahun 2024.
Kedua : Menurunkan angka kemiskinan dan stunting.
Program ini merupakan program prioritas nasional yang harus menjadi fokus pemerintah daerah, untuk menyiapkan generasi emas Indonesia Tahun 2045. Walaupun terus menunjukan penurunan, angka kemiskinan di Malra masih relatif tinggi, yaitu berada di angka 21,19 pada tahun 2022.
Sementara dalam hal penurunan Stunting, pada periode 2018-2023, Malra menjadi salah satu daerah yang berkinerja paling baik, di level Provinsi maupun Nasional. Kinerja positif ini akan terus kita tingkatkan, sehingga jika pada periode 2018 – 2023 stunting Malra sudah mampu diturunkan dari 30,01 persen menjadi 16,05 persen, maka untuk tahun 2024, target nasional 14 persen harus mampu kita capai.
Ketiga : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
Program prioritas ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, meningkatkan pendapatan asli daerah, kualitas penatausahaan keuangan, akuntasi, dan pelaporan, kualitas pengawasan, dan manajemen ASN.
Keempat : Pengendalian inflasi.
Inflasi adalah penghambat terbesar pertumbuhan. Isu Pengendalian Inflasi menjadi prioritas nasional. Kita di daerah juga diberikan tanggung jawab, untuk memastikan inflasi terkendali. Kinerja penanggulangan inflasi Malra pada tahun 2020 dan 2021 diapresiasi sebagai yang terbaik di wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Dua kali berturut-turut Malra mendapatkan penghargaan TPID Award. Ini adalah bukti bahwa secara kelembagaan, potensi Kita besar untuk menggerakkan sektor-sektor publik yang mampu berkontribusi bagi pengendalian inflasi.
Secara umum Inflasi Malra didorong oleh komponen bahan makanan. Sehingga aspek produksi, pasokan dan distribusi bahan pangan, harus dapat kita pastikan aman dan terjaga untuk menjawab kebutuhan dan permintaan pasar.
Kelima: Kemudahan investasi.
Ditengah kapasitas fiskal yang terbatas, dibutuhkan investasi sebagai daya ungkit pembangunan di daerah. Untuk itu pemerintah daerah kedepan harus berani untuk membuat terobosan menghilangkan berbagai hambatan investasi di daerah seperti masalah regulasi pajak, pernahan, kualitas SDM, maupun keterbatasan infrastruktur.
Keenam : Pembangunan infrastruktur.
Masalah konektivitas dan aksesibilitas masih menjadi isu aktual di daerah ini, sehingga percepatan pembangunan infrastruktur harus terus dilakukan.
Kita patut berbangga bahwa pada masa kepemimpinan pemerintahan periode 2018-2023, pembangunan infrastruktur menunjukan kemajuan yang signifikan. Hasil ini harus terus kita tingkatkan pada tahun 2024.
Ketujuh : Memfasilitasi dan menyukseskan pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pilkada Serentak pada tahun 2024.
Untuk memastikan pelaksanaan Pemilu dapat berlangsung secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil adalah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan kita semua.
Stabilitas politik dan keamanan harus dijaga, sebagai prasyarat kondisional atau conditio sine qua non atau suatu kondisi yang mutlak diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan dan pelayanan publik, pelaksanaan Pemilu.
Pemerintah daerah juga akan memastikan ketersediaan anggaran untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu, serta mendorong peningkatan partisipasi pemilih di pada agenda politik tersebut.
