Tual, MalukuPost.com – Penjabat Wali Kota Tual Akhmad Yani Renuat menyatakan, tugas pertamanya adalah, bersama-sama dengan DPRD Kota Tual melakukan pembahasan APBD tahun anggaran 2024.
Hal itu disampaikan Renuat dalam sambutan perdana saat rapat paripurna istimewa di Kantor DPRD Kota Tual, Sabtu (4/11/2023).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tual Hasan Syarifudin Borut, turut hadir Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Maluku DN Kaya mewakili Gubernur serta forkopimda para tamu undangan lainnya.
Menurutnya, pembahasan APBD kali ini berpedoman pada dokumen rencana kerja Pemerintah Kota Tual tahun 2024 yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah tahun pertama pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahun 2024-2026 Kota Tual, yang disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024.
Tema pembangunan Kota Tual pada tahun 2024 yang menjadi isu bersama dalam pembahasan APBD 2024 nanti adalah, penguatan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, infrastruktur yang berkelanjutan untuk peningkatan daya saing daerah.
Selain itu, pembangunan ini bersandar pada tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang terdiri dari delapan arah kebijakan pemerintah.
Renuat mengingatkan, ada agenda nasional penting dan mendesak di tahun 2024, yakni mengalokasikan anggaran realisasi dana hibah untuk Pemilihan Umum 2024, serta koordinasi dengan penyelenggara Pemilu serta isu-isu penting lainnya, seperti kemiskinan ekstrem, inflasi, stunting dan lain-lain sebagainya.
Sebagai penjabat Wali Kota Tual, dirinya sangat berharap dukungan dan kerja sama yang baik dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tual, juga kepada semua komponen masyarakat untuk sama-sama mensukseskan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.
“Terutama program tiga sukses, yaitu sukses Pemilu, APBD, dan penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Renuat mengungkapkan, ada 10 aspek dan 30 indikator prioritas pembangunan yang dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri antara lain, kesehatan, stunting, layanan publik, kemiskinan ekstrem
inflasi, BUMD, penyerapan anggaran perizinan, kegiatan unggulan atau inovasi, pengangguran.
Olehnya itu, dia minta kepada semua pihak baik itu institusi dewan yang terhormat ini, dan lebih khusus pada pimpinan OPD teknis yang membidangi 10 aspek dan 30 indikator tadi, agar dalam penyusunan perencanaan program dan kerja dapat memenuhi syarat indikator-indilkator sebagaimana tersebut.
Sehingga pemerintah pusat dalam melakukan penilainnya, Kota Tual, paling tidak dapat memenuhi aspek dan indikator yang diminta dan minimal menghasilkan kinerja baik atau sangat baik.
“Saya berharap, seluruh potensi kekuatan yang ada, sekali lagi, kita sama-sama turut saling bahu membahu, dukung mendukung, berpartisipasi aktif dan berkolaborasi dan menunjukkan kemampuan berdaya saing dengan daerah-daerah lain, sehingga Kota Tual tidak tertinggal dan kita berdiri sejajar dengan daerah-daerah yang sudah maju. Inilah harapannya,” pungkasnya.
