Tual, MalukuPost.com – Menteri dalam negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn) Titho Karnavian, telah mengeluarkan Surat Edaran (SE).
Surat dengan Nomor 200.2.1/2000/SJ tanggal 13 Mei 2024 tersebut menegaskan tentang Stabilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024.
Dalam SE Mendagri yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia itu ditegaskan pada point 2 huruf (a) dan (b) demikian :
Dalam rangka stabilitas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 (PILKADA Serentak Tahun 2024), disampaikan kepada Saudara/i hal sebagai berikut :
2. Meningkatkan peran partisipasi asosiasi atau perhimpunan wartawan antara lain dengan :
a). Melakukan kerjasama dengan wartawan dan media massa untuk berkontribusi dalam sosialisasi, edukasi, dan literasi, yang bertujuan mencerdasakan masyarakat pemilih, meningkatkan partisipasi pemilih serta mencegah pemberitaan negatif supaya memperkuat legitimasi hasil PILKADA Serentak Tahun 2024
b). Kerjasama sebagaimana pada huruf a, dilaksanakan bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) atau asosiasi/perhimpunan wartawan dan organisasi pemberitaan lain yang memiliki unsur keanggotaan di seluruh Indonesia.
SE dari Mendagri itupun mendapat respon serius oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
DPP PWI dalam lewat SE Nomor 391/PWI-P/LXXVIII/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang menegaskan dalam poin 1, 2, dan 3 bahwa :
1. Pengurus PWI Provinsi dan PWI Kabupaten Kota agar menindaklanjuti SE Mendagri tersebut dengan menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota, untuk membuat rencana Sosialisasi, Edukasi, atau Literasi kepada wartawan, calon pemilih, yakni masyarakat, kalangan pemuda, perempuan, sivitas akademik, dan kampus.
2. Pengurus PWI Provinsi dan Kabupaten Kota, agar berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, unsur TNI, Polri, Akademisi untuk menjadi narasumber kegiatan Literasi, Edukasi, Sosialisasi Pemilu Damai Pilkada Serentak 2024, sehingga acaranya berkualitas, sesuai dengan maksud dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini.
3. Pengurus PWI Provinsi, Kabupaten Kota agar melaporkan ke PWI Pusat rencana kegiatan tersebut paling lambat bulan Juni 2024 untuk dimonitor dan bahan evaluasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
Terhadap dua SE tersebut, Kepengurusan PWI di seluruh Indonesia tidak terkecuali di Kota Tual pun mulai bergerak dengan langkah-langkah strategis.
Sebagai organisasi terbesar, PWI diharapkan menjadi wadah berkumpulnya wartawan yang profesional, dan senantiasa bekerja berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Kepengurusan PWI Kota Tual dibawah kepemimpinan Abdullah Tusiek selaku Ketua jauh-jauh hari tengah menjadwalkan beberapa agenda terkait dengan SE Mendagri dan DPP PWI.
Sebagai langkah awal, PWI Kota Tual mengedukasi masyarakat terkait kampanye Pemilu Damai dan Kamtibmas melalui beberapa kanal media sosial (facebook, instagram, twitter, tik-tok dan lain) milik PWI Kota Tual.
Sebagai mitra pemerintah (dalam hal ini Pemkot Tual), PWI Kota Tual terus bergerak dan mendukung seluruh program dan kegiatan pemerintah setempat yang berpihak kepada kemaslahatan hidup masyarakat Kota Tual
Siaran pers PWI Kota Tual Nomor 07/PWI-KT/VI/2024 tertanggal 4 Juni 2024 dijelaskan, tahun 2024 adalah periode hajatan pesta demokrasi di Provinsi Maluku yang diawali dengan pemilihan legislatif (pileg) pada bulan Februari lalu dan dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota pada bulan November nanti.
Konstestasi pilkada Kota Tual sudah mulai terasa sejak digulirnya tahapan penjaringan dan penyaringan bakal calon (balon) kepala daerah Walikota dan Wakil WalikotaKota Tual Periode 2024-2029 oleh partai-partai politik (parpol).
Tidak dapat dipungkiri, pesta iven lima tahunan itu sering menimbulkan turbulensi politik yang berdampak pada persoalan kamtibmas.
Ketua PWI Kota Tual, Abdullah Tuseik menyatakan, selaku mitra pemerintah, pihaknya akan melakukan komunikasi, koordinasi, kolaborasi dan konfirmasi bersama unsur Pemerintah Daerah, aparat keamanan (TNI/Polri) serta unsur lainnya dalam bentuk sosialisasi dan lain-lain sebagai upaya untuk menciptakan pemilu damai di Kota Tual.
Menurutnya, sinergitas PWI Kota Tual dengan unsur-unsur tersebut diatas merupakan implementasi dari SE Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonsia Nomor 200.2.1/2000/SJ tanggal 13 Mei 2024, dan SE Pimpinan Pusat PWI Nomor 391/PWI-P/LXXVIII/2024 tanggal 17 Mei 2024.
“Selaku Ketua, saya menghimbau seluruh wartawan yang resmi tergabung dalam keanggotaan PWI Kota Tual untuk menindaklanjuti surat (siaran pers) ini, sebagai bentuk kepedulian kita dalam memberikan edukasi tentang pemilu damai, sekaligus turut serta dalam menjaga dan memelihara kamtibmas di daerah ini,” tandas Tusiek.