Langgur, MalukuPost.com – Organisasi Kepemudaan (OKP) Cipayung yang terdiri dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Pergerakan Mahasiswa Islam Idonesia (PMII), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) gelar aksi demonstrasi.
Demonstrasi itu dilaksanakan di dua titik yakni Kantor Bupati dan DPRD setempat, Jumat (18/10/2024).
Aksi tersebut mendapat perhatian dari sejumlah warga yang melintasi ruas jalan dimana para pendemo berorasi.
Di dua titik ini, para pendemo menyampaikan tuntutan yakni Meminta DPRD Malra agar segera memanggil Kepala BKPSDM untuk menjelaskan kesiapan Pemkab Malra dalam seleksi CASN; Mendesak DPRD Malra agar segera memanggil Pj. Bupati Malra untuk mempertanggungjawabkan netralitas oknum ASN yang telah terbukti memberikan dukungan politik kepada pasangan calon tertentu; Mendesak DPRD Malra agar segera memanggil Pj. Bupati Malra untuk membertanggungjawabkan 7 program prioritas; dan Mendesak DPRD Malra agar segera mengevaluasi Pj. Bupati Malra yang dinilai gagal dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
Saat demo di depan kantor DPRD, aksi mahasiswa ini diterima oleh Ketua DPRD Malra Minduchri Kudubun bersama anggota Benedict Fadly Rejaan, Christian Nelson Meturan, Abraham Beruat, dan Ali Arsyad Ohoiulun.
Kepada para wartawan, Ketua DPRD Malra Minduchri Kudubun mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti empat tuntutan tersebut.
“Dalam waktu dekat, kami akan mengundang untuk bisa duduk bersama. Sehingga kita bisa bersama-sama menjawab apa yang menjadi harapan mahasiswa,” kata Kudubun.
“Kami juga akan mengundang saudara Pj. Bupati agar ada dalam rapat bersama, rapat kerja, untuk kita bisa melihat apa-apa yang disampaikan dalam pernyataan sikap ini. Sehingga kita akan mengukur sejauh mana 7 prgram prioritas,” katanya menambahkan.
Biaya sewa gedung tes SKD CASN Malra gratis
Para pendemo juga minta perhatian DPRD terkait persoalan biaya sewa gedung untuk tes SKD CPNS Kabupaten Malra.
Kepada para pendemo, Ketua DPRD Minduchri Kudubun menegaskan, seleksi tersebut tidak dipungut biaya (gratis) dari peserta.
“Saat ini mereka semua (Pj. Bupati dan pimpinan OPD terkait) berada di luar daerah. Tetapi, lewat telepon, penjelasan dari pemerintah daerah telah menggratiskan. Jadi tidak ada lagi biaya, yang akan dipungut dari para peserta,” ungkap Kudubun kepada wartawan.