Ambon, Malukupost.com – Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, melontarkan peringatan keras kepada seluruh Badan Saniri Negeri (BSN) di wilayah Kota Ambon. Dalam forum “Wali Kota Jumpa Warga (WAJAR)” yang digelar di Balai Kota Ambon, Jumat (11/4), ia menegaskan BSN bukanlah lembaga kekuasaan absolut di negeri-negeri adat.
“Badan Saniri Negeri jangan bikin diri sebagai raja-raja kecil di negeri-negeri,” tegas Wattimena dalam nada tinggi di hadapan peserta kegiatan.
Ia menekankan, BSN dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota dan bertugas mendampingi raja dalam roda pemerintahan adat. Mereka tidak berwenang merebut atau menghambat jalannya pemerintahan sesuai aturan negara.
Wattimena memberi ultimatum enam bulan kepada seluruh BSN untuk menunjukkan kinerja nyata. Jika tidak, Pemerintah Kota akan mencabut SK pengangkatan mereka.
“Kalau tidak ada progres, akan diberhentikan dari Badan Saniri Negeri,” katanya tpungkasnya.
Wali Kota menegaskan, tidak akan ada toleransi terhadap pihak manapun yang mencoba mengganggu jalannya pemerintahan adat maupun konstitusional negara.
“Hukum harus ditegakkan. Tidak ada tempat bagi kepentingan pribadi atau kelompok yang menghambat jalannya pemerintahan negeri,” tandasnya.
Dalam waktu dekat, lanjutnya, Pemkot Ambon akan mengirimkan surat resmi kepada seluruh BSN, khususnya di negeri-negeri yang belum memiliki raja definitif, agar segera menyelesaikan proses penetapan secara legal dan sesuai aturan.
Wali Kota juga menyoroti Negeri Rumahtiga yang hingga kini belum menetapkan raja definitif meski keputusan hukum Mahkamah Agung telah inkrah. Pemerintah menilai BSN setempat tidak menjalankan putusan yang sah.
“Kalau Badan Saniri Negeri tidak mau menjalankan keputusan Mahkamah Agung, berarti mereka melawan keputusan negara,” ucap Wali Kota.
Ia menambahkan, jika BSN tetap pasif, pejabat negeri diberi kewenangan penuh untuk mengusulkan calon raja kepada Pemerintah Kota.
Sementara itu, Ketua BSN Negeri Rumahtiga, Erhad Hatulesila, yang hadir dalam forum WAJAR, membenarkan kondisi stagnasi tersebut. Dari 9 anggota Saniri, hanya 3 yang menyetujui pengusulan, sementara sisanya menolak.
“Kami sudah dipertemukan dengan tim percepatan dari Pemkot, tapi belum ada hasil resmi yang disampaikan,” ujar Hatulesila.
