Ambon, MalukuPost.com – Di tengah riuh rendah perdebatan mengenai rencana pinjaman daerah sebesar Rp1,5 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), sebuah suara penjernih muncul dari akademisi dan pemerhati pembangunan, DR. Nataniel Elake. Baginya, polemik yang berkembang beberapa hari terakhir justru menunjukkan betapa publik belum melihat utang daerah dari kacamata yang benar, sebagai katalis kemakmuran, bukan sebagai ancaman fiskal.
Elake menegaskan, PT SMI bukanlah kreditur biasa. Lembaga ini adalah special mission vehicle yang dibentuk negara untuk membantu daerah bangkit, menyediakan pembiayaan jangka panjang dengan bunga rendah dan skema pelunasan yang tidak mencekik.
“Ini bukan pinjaman konsumtif. Ini adalah instrumen strategis untuk mengangkat Maluku keluar dari jebakan keterlambatan pembangunan,” ujar Elake, Sabtu (22/11/2025).
Di antara sekian proyek prioritas yang dapat dibiayai dari pinjaman tersebut, Kecamatan Inamosol menjadi contoh paling menggugah. Sebuah wilayah yang selama ini seperti negeri yang terpisah dari peta kemajuan, terisolasi, tertahan, seolah dilupakan.
Padahal, di dalam hutan-hutan Inamosol, tersimpan 200.000 pohon damar, sebuah harta karun ekologis dan ekonomi yang selama puluhan tahun tak tersentuh. Potensi getahnya mencapai 40.000 ton per tahun, bernilai Rp800 miliar, angka yang cukup untuk menggerakkan ekonomi Maluku dari akar rumput hingga pusat kota.
Namun semua potensi itu terjebak di balik jalan rusak, medan terjal, dan keterisolasian yang menyesakkan. Elake mengibaratkan Inamosol sebagai peti emas yang terkubur, menunggu sebuah infrastruktur sederhana, jalan yang membuka kehidupan.
Dengan mengalokasikan sekitar Rp100 miliar untuk membuka akses jalan dari Waipirit ke Taniwel, nilai Rp800 miliar per tahun tidak lagi menjadi angan, melainkan arus pendapatan nyata yang meningkatkan PAD, menciptakan lapangan kerja, dan menyalakan kembali denyut ekonomi pedesaan.
Pinjaman yang Menghasilkan, Bukan Menghabiskan
Elake mengajak publik berpikir dengan kerangka yang lebih progresif. Utang, katanya, bukan untuk ditakuti, selama ia menghasilkan.
“Pinjaman ini bukan liabilitas. Ia adalah modal pembebasan ekonomi. Setiap kilometer jalan yang dibangun adalah pintu yang membuka masa depan baru bagi ribuan keluarga.”
Ia menyebut pinjaman ini sebagai strategic leverage, cara menggunakan modal luar untuk membuka nilai ekonomi yang selama ini terkunci rapat.
Ketua DPRD Maluku sebelumnya telah mensyaratkan empat hal, lembaga peminjam yang jelas, besaran pinjaman yang transparan, skema pelunasan yang terukur, dan keadilan alokasi bagi seluruh kabupaten/kota. Elake menilai syarat tersebut wajar dan sehat, bahkan menjadi pagar penting yang memastikan pinjaman dikelola dengan akuntabilitas.
“Pemerintah tentu telah menyiapkan legalitas, dokumen, dan mekanismenya. Pinjaman ini bukan langkah spontan, tetapi langkah terukur,” katanya.
Mengakhiri Polemik, Menyalakan Harapan
Elake menegaskan bahwa perdebatan yang berkepanjangan justru mengaburkan inti persoalan, bahwa Maluku membutuhkan terobosan besar, dan pinjaman ini adalah salah satu jalan utamanya.
“Fokus kita bukan pada angka Rp1,5 triliun. Fokus kita adalah pada kehidupan yang berubah, jalan yang menghubungkan warga, pasar yang kembali hidup, pendapatan yang tumbuh, masa depan yang terbuka,”tuturnya.
Ia menutup dengan seruan yang menggugah, “Pinjaman yang produktif adalah jembatan menuju kemakmuran. Sudah saatnya Maluku berhenti ragu, dan mulai melangkah.”
