Kariu, Pulau Haruku – Suasana Ibadah Minggu di Jemaat Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku, Minggu (18/01/2026), terasa berbeda. Di antara bangku-bangku gereja yang penuh harap, hadir Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama istri, Maya Baby Lewerissa, Ketua TP-PKK Provinsi Maluku.
Kehadiran orang nomor satu di negeri para raja-raja itu menjadi penanda, negara tidak berpaling dari luka yang belum sepenuhnya sembuh. Turut mendampingi Gubernur kunjungan dirangkai dalam ibadah dan peninjauan di Kariu, Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Soulisa Nurlita, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Melky Lohy, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Hengky Tamtelahitu, Kepala Biro Pemerintah Boy Kaya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Maluku Robby Tomasoa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Roy Syauta, Kepala Biro Hukum Hendrik Hermawan, dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku, Fibra Breemer.
Kedatangan Gubernur bukan sekadar kunjungan seremonial. Ia datang membawa empati, mendengar langsung, dan melihat dengan mata kepala sendiri kondisi masyarakat Kariu yang hingga kini masih hidup dalam keterbatasan, sebagian bahkan masih bertahan di tenda-tenda pengungsian akibat konflik sosial beberapa tahun lalu.
Usai ibadah, Gubernur dan rombongan meninjau langsung lokasi pengungsian. Di sanalah kenyataan pahit kembali terbentang, rumah-rumah yang dijanjikan pemerintah pusat belum sepenuhnya terwujud. Dari total kebutuhan, baru sekitar 50 unit rumah yang selesai dibangun, sementara 207 unit lainnya masih menunggu kepastian.
Di hadapan jemaat dan warga Kariu, Gubernur Hendrik Lewerissa menyampaikan pesan yang sarat emosi dan kejujuran. “Kerinduan Beta untuk kembali beribadah bersama basudara di Kariu akhirnya dijawab Tuhan hari ini. Beta pernah berjanji akan kembali, dan Minggu pagi ini Beta datang, bukan hanya sebagai Gubernur, tapi sebagai saudara seiman,” ujar Lewerissa.
Ia menegaskan, kehadirannya adalah bentuk tanggung jawab moral dan kemanusiaan. Pemerintah, kata dia, tidak boleh membiarkan warganya merasa terlupakan.
“Beta tidak mau masyarakat Kariu merasa tertinggal. Beta mau basudara semua merasa bahwa negara ini hadir, pemerintah ada, dan katong ada bersama-sama di Kariu,” tegasnya.
Meski harus membagi perhatian ke seluruh wilayah Maluku, dari Tenggara Raya, Buru, dataran Seram, Banda, Lease hingga Ambon, Gubernur mengakui bahwa Kariu memiliki ruang tersendiri di hatinya.
Ia juga menjelaskan kompleksitas persoalan pembangunan rumah pascakonflik. Secara regulasi, rehabilitasi dan renovasi rumah Kariu merupakan tanggung jawab pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Namun, waktu yang berlalu tanpa kepastian membuat penderitaan masyarakat semakin berkepanjangan.
“Kalau masyarakat sudah bertahun-tahun hidup menderita, gelisah, tinggal di tempat yang tidak layak, lalu pemerintah diam saja, itu tidak mungkin. Pemerintah yang baik harus berani mengambil keputusan demi kepentingan rakyat,” katanya.
Karena itu, Lewerissa menegaskan langkah konkret. Tahun 2026, apa pun situasinya, Pemerintah Provinsi Maluku akan merencanakan pembangunan kembali rumah-rumah warga Kariu yang rusak dan belum terselesaikan.
“Kita akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Kalau masih ada program lanjutan, kita dukung. Tapi kalau tidak, maka pemerintah provinsi akan mengambil alih tanggung jawab itu,” ujarnya tegas.
Di tenda pengungsian, Gubernur bahkan berdialog langsung dengan warga. Salah satunya Empi, yang mengeluhkan kondisi tenda yang bocor saat hujan.
“Kalau hujan, air masuk ke dalam tenda,” kata Empi lirih. Mendengar itu, Gubernur spontan bereaksi, “Mau berapa lama masyarakat kita hidup seperti ini? Ini tidak boleh.”
Saat ini, Pemprov Maluku telah menjalankan program Manggrebe Biking Bae Rumah, yang sejak 2025 telah membangun 204 unit rumah dan akan dilanjutkan pada 2027 dengan jumlah yang lebih besar. Melihat kondisi Kariu, Gubernur membuka peluang wilayah ini masuk dalam skema program tersebut, setelah ada kejelasan pembagian tanggung jawab dengan pemerintah pusat.
Ia pun mengajak masyarakat Kariu untuk bersatu dan bergotong royong. “Kalau pemerintah datang membangun, beta mohon dukungan masyarakat. Sorong bahu, masohi bersama. Pemerintah tidak bisa kerja sendiri,” tutupnya.
Di tengah keterbatasan, kehadiran Gubernur dan janji menyalakan kembali harapan, bahwa Kariu tidak sendiri, dan luka panjang itu akan disembuhkan, setahap demi setahap, bersama-sama.
