Tual, MalukuPost.com – Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Tual, Usman Renur, mengatakan pembangunan Perumahan Subsidi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Griya Maryadat merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Tual.
Hal itu disampaikan Renur usai peresmian Perumahan Subsidi Griya Maryadat Tahun Anggaran 2025 oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama Wakil Wali Kota Tual Amir Rumra di Kota Tual, Selasa (10/3/2026).
Menurut Renur, peresmian tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Maluku sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dengan Pemerintah Kota Tual dalam menghadirkan pembangunan infrastruktur serta penyediaan rumah layak bagi masyarakat.
“Peresmian ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam menghadirkan berbagai infrastruktur di Kota Tual, termasuk pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kunjungan Gubernur Maluku ke Kota Tual tidak hanya meresmikan perumahan subsidi, tetapi juga sejumlah infrastruktur lain seperti Jalan Titian Fidaboy menuju Perpustakaan Daerah.
Bahkan, Gubernur Maluku turut melakukan peletakan batu pertama pembangunan jalan titian tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pengentasan kawasan permukiman kumuh, khususnya di wilayah pesisir Pantai Wearhir.
“Peletakan batu pertama jalan titian ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam penanganan kawasan kumuh, terutama di kawasan pesisir Wearhir,” kata Renur.
Ia menjelaskan, pengentasan kawasan permukiman kumuh merupakan upaya terpadu antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan hunian yang sebelumnya tidak layak menjadi hunian yang layak, sehat, dan aman.
Renur menambahkan, Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Perkim terus mendorong dukungan dari Pemerintah Provinsi Maluku agar program penanganan kawasan kumuh dan penyediaan rumah subsidi dapat terus ditingkatkan ke depan.
“Kami berharap dukungan pemerintah provinsi tetap berlanjut agar program penanganan kawasan kumuh maupun penyediaan rumah subsidi dapat terus ditingkatkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, saat ini terdapat tiga program utama dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.
Pertama, program pengentasan permukiman kumuh melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT).
Kedua, program penyediaan rumah subsidi melalui KPR FLPP dalam program nasional pembangunan tiga juta rumah.
Ketiga, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang juga akan segera dilaksanakan pada tahun ini.
“Ketiga program ini semuanya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah,” jelasnya.
Khusus untuk Perumahan Subsidi Griya Maryadat, Renur mengatakan program tersebut juga memberikan kesempatan bagi ASN di Kota Tual untuk memiliki rumah layak dengan harga yang telah ditetapkan sesuai standar dari Kementerian PKP.
“Mudah-mudahan program ini memberikan kemudahan kepada ASN di Kota Tual untuk bisa memiliki rumah baru yang layak,” katanya.
Ia menambahkan, program penyediaan perumahan tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan Pemerintah Kota Tual melalui program Pancacita Maryadat, salah satunya penyediaan rumah layak bagi ASN maupun masyarakat.
Di tengah kondisi keterbatasan anggaran daerah, kata Renur, Pemerintah Kota Tual terus berupaya menghadirkan berbagai program pembangunan dari pemerintah pusat melalui APBN maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Kondisi daerah saat ini sedang dalam efisiensi anggaran, sehingga kami dari dinas teknis terus berupaya menghadirkan program-program dari pusat agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Kota Tual,” ujarnya.
Selain itu, Dinas Perkim Kota Tual juga memfasilitasi kerja sama antara pengembang perumahan dengan pihak perbankan, khususnya Bank BTN sebagai penyalur pembiayaan KPR FLPP.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses pembangunan hingga pembiayaan rumah dapat berjalan lancar serta memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
Renur juga mengungkapkan bahwa Kota Tual menjadi daerah pertama di Maluku yang merealisasikan pembangunan rumah subsidi baru pasca pertemuan Gubernur Maluku dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Kota Tual menjadi yang pertama melakukan peletakan batu pertama, penyelesaian pembangunan hingga peresmian langsung oleh Gubernur Maluku,” katanya.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi kebanggaan bagi Pemerintah Kota Tual sekaligus membawa nama baik Provinsi Maluku dalam percepatan program perumahan nasional.
“Kami berharap program ini terus mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan program pembangunan perumahan bagi masyarakat,” tutupnya.
