Ambon, MalukuPost.com – Wacana pergantian Kapolri yang akan menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mulai menghangat. Di tengah mengemukanya sejumlah nama, Komjen Pol. Marthinus Hukom dinilai sebagai salah satu figur yang memiliki rekam jejak kuat dan layak dipertimbangkan untuk memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Pandangan tersebut disampaikan akademisi Dr. Hobarth Williams Soselisa, S.Sos., M.Si., yang menilai rekam jejak Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI itu dibangun melalui pengalaman operasional, kapasitas akademik, serta kepemimpinan yang teruji selama lebih dari tiga dekade di institusi Polri.
Menurut Soselisa, Marthinus Hukom bukan hanya memiliki pengalaman panjang sebagai perwira kepolisian, tetapi juga menunjukkan konsistensi dalam mengemban berbagai penugasan strategis.
Karena itu, rekam jejak yang dimilikinya dinilai menjadi modal penting apabila Presiden Prabowo Subianto nantinya menentukan sosok yang akan memimpin Korps Bhayangkara.
“Rekam jejak Marthinus Hukom bukan sekadar narasi politik, tetapi fakta institusional yang dapat diverifikasi. Pengalaman, pendidikan, dan capaian kerjanya menunjukkan kapasitas yang dibutuhkan untuk memimpin Polri,” ujar Soselisa, Jumat (10/7/2026).
Putra Negeri Ameth, Kecamatan Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah, yang lahir pada 30 Januari 1969 itu merupakan lulusan Akademi Kepolisian angkatan 1991, satu angkatan dengan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Karier akademiknya juga dinilai lengkap, mulai dari Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespimpol), Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Lemhannas RI, Kajian Strategi Intelijen Pascasarjana Universitas Indonesia, hingga menempuh program doktor filsafat terorisme di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara.
Kombinasi pendidikan kepolisian, intelijen strategis, dan kajian filsafat tersebut, menurut Soselisa, menunjukkan kapasitas intelektual yang tidak banyak dimiliki perwira tinggi Polri.
Dalam perjalanan kariernya, Marthinus Hukom dikenal sebagai perwira yang tumbuh dari penugasan lapangan. Saat bertugas di Densus 88 Antiteror Polri, ia terlibat dalam berbagai operasi penting, termasuk penangkapan pelaku Bom Bali, Ali Imron dan Imam Samudra. Pengalaman tersebut kemudian mengantarkannya dipercaya memimpin Densus 88 Antiteror pada 2020.
Kariernya berlanjut ketika Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Kepala BNN RI pada 8 Desember 2023. Di lembaga tersebut, Marthinus kembali mencatatkan prestasi melalui pengungkapan penyelundupan dua ton sabu di Kepulauan Riau, yang disebut sebagai penyitaan narkotika terbesar dalam sejarah Indonesia.
Bagi Soselisa, keberhasilan itu menjadi indikator nyata mengenai ketegasan, efektivitas, dan kemampuan kepemimpinan yang dibutuhkan seorang Kapolri dalam menghadapi tantangan keamanan nasional.
Selain prestasi operasional, integritas Marthinus Hukom juga dinilai mendapat pengakuan dari berbagai kalangan. Organisasi masyarakat sipil pemerhati kepolisian, GPK RI, bahkan menyebut rekam jejaknya sebagai
“rekam jejak emas” yang layak menjadi pertimbangan dalam bursa calon Kapolri, sekaligus membantah berbagai tudingan negatif yang beredar di media sosial.
Penilaian serupa juga datang dari praktisi hukum di Maluku yang menilai keberhasilan Marthinus dalam pemberantasan terorisme dan narkotika menjadi bukti kapasitasnya memimpin institusi Polri.
Dukungan tersebut, menurut Soselisa, menunjukkan bahwa apresiasi terhadap Marthinus tidak semata didasarkan pada faktor kedaerahan, melainkan pada rekam jejak profesional yang telah dibuktikan.
Soselisa juga menyoroti sisi kemanusiaan dan spiritualitas Marthinus Hukom. Sebagai putra Maluku yang beragama Protestan, Marthinus dinilai memahami pentingnya membangun kolaborasi dengan lembaga keagamaan dalam upaya pencegahan narkoba. Hal itu tercermin ketika menjabat Kepala BNN RI dan menjalin kerja sama dengan Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM) untuk memperkuat edukasi serta pemberantasan narkotika di tengah masyarakat.
Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bertumpu pada pendekatan represif, tetapi juga membutuhkan dukungan moral, sosial, dan keagamaan.
Dalam perspektif kebijakan publik, Soselisa menilai pemilihan Kapolri idealnya didasarkan pada kompetensi, integritas, dan kemampuan menjaga keberagaman bangsa. Ia berpandangan Marthinus Hukom memenuhi ketiga aspek tersebut melalui pengalaman memimpin operasi antiteror, pemberantasan narkotika, serta rekam pengabdian yang konsisten selama lebih dari tiga dekade.
“Presiden memiliki kesempatan menegaskan komitmen terhadap meritokrasi dengan mempertimbangkan figur yang telah membuktikan dedikasi dan kepemimpinannya di garis depan pemberantasan terorisme dan narkotika,” tutup Soselisa.
