Ambon, MalukuPost.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Inspektorat meluncurkan SI-BAILEO (Sinergitas Informasi Balai Audit, Monitoring, dan Evaluasi Online), sebuah sistem pengawasan internal berbasis digital untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta mencegah potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Peluncuran yang berlangsung di Balai Kota Ambon, Selasa (3/11/2026), dibuka langsung Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dan dihadiri Sekretaris Kota, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah undangan.
Kepala Inspektorat Kota Ambon, Selly S. P. Kalahatu, mengatakan SI-BAILEO merupakan inovasi untuk memperkuat fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sekaligus mengubah pola pengawasan dari yang sebelumnya lebih banyak menemukan persoalan setelah terjadi menjadi sistem yang mampu mendeteksi potensi masalah sejak dini.
“SI-BAILEO merupakan inovasi pengawasan yang dikembangkan untuk memperkuat fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah,” kata Selly kepada wartawan di Ambon.
Menurutnya, pengawasan internal tidak semestinya hanya berorientasi pada pencarian kesalahan. Lebih dari itu, pengawasan harus menjadi instrumen pembinaan sekaligus memberikan peringatan dini terhadap berbagai potensi penyimpangan.
Melalui sistem digital tersebut, Inspektorat ingin mendorong pengawasan yang lebih proaktif, terukur, terintegrasi, dan berbasis data.
Selly menjelaskan, SI-BAILEO merupakan proyek perubahan yang digagasnya sebagai project leader bersama jajaran Inspektorat Kota Ambon dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2026.
Sistem ini dirancang untuk mempercepat pemantauan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan di lingkungan Pemkot Ambon.
“Dengan dukungan sistem digital, proses pengawasan diharapkan dapat berlangsung lebih efektif karena informasi dan hasil evaluasi dapat terdokumentasi secara sistematis. Selain itu, pimpinan daerah maupun OPD dapat memperoleh informasi lebih cepat sebagai dasar mengambil keputusan,” ujarnya.
Penerapan SI-BAILEO juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sekaligus menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Upaya tersebut termasuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Ambon. Sebelumnya, Pemkot Ambon kembali memperoleh opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025.
Nama SI-BAILEO diambil dari istilah baileo, yakni rumah adat Maluku yang menjadi tempat masyarakat berkumpul, bermusyawarah, dan mengambil keputusan bersama.
“Filosofi tersebut diharapkan tercermin dalam sistem pengawasan yang dibangun melalui kolaborasi, keterbukaan informasi, serta tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah,” kata Selly.
Dalam penerapannya, SI-BAILEO dikembangkan melalui tiga tahapan, yakni jangka pendek, menengah, dan panjang.
Pada tahap jangka pendek, fokus diarahkan pada pembangunan sistem peringatan dini melalui implementasi dasar SI-BAILEO di lingkungan Inspektorat dan sejumlah OPD terkait.
Tahap jangka menengah mencakup perluasan penerapan sistem ke seluruh unit kerja OPD, termasuk integrasi data dan optimalisasi fungsi peringatan dini.
Sementara dalam jangka panjang, SI-BAILEO ditargetkan berkembang menjadi sistem pengawasan digital yang terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga dapat menjadi salah satu dasar bagi pimpinan daerah dalam menentukan kebijakan dan mengambil keputusan.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap penerapan inovasi tersebut. Ia berharap SI-BAILEO mampu mempercepat proses pemantauan dan evaluasi serta memastikan kegiatan pemerintahan terdokumentasi dengan baik dan terintegrasi.
Penerapan sistem ini juga diharapkan mendorong pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat dan terkini, sekaligus membangun budaya kerja yang jujur, disiplin, dan akuntabel di seluruh perangkat daerah.
Peluncuran SI-BAILEO disebut sejalan dengan Misi Kedua Kota Ambon, yakni mewujudkan Ambon inklusif, serta program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota terkait penataan birokrasi yang kapabel, andal, dan bersih dari KKN.
Dengan penerapan SI-BAILEO, Inspektorat Kota Ambon diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga menjadi mitra strategis OPD dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
