Distakot Ambon Akan Lakukan Pemutihan IMB Tahun 2009

  • Whatsapp
Ambon, malukupost.com – Dinas Tata Kota Ambon menempuh kebijakan melakukan pemutihan atau pembebasan pembayaran retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan di bawah tahun 2009.

Pemutihan pembayaran retribusi IMB berlaku untuk pembangunan sekolah, kantor, rumah tinggal, tempat usaha dan lainnya.

“Kebijakan ini ditempuh berdasarkan hasil pengawasan Dinas Tata Kota di seluruh wilayah kota Ambon, ditemukan banyak sekali bangunan yang dibangun dibawah tahun 2009 tidak memiliki IMB,” kata Kepala Bidang Tata Bangunan dan Kawasan Perkotaan, Distako Ambon N. Kuncoro, Senin.

Menurut dia, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2010, tentang IMB mengatur tentang pemutihan bangunan. Bangunan yang telah dibangun bisa diputihkan atau dibebaskan biaya retribusi IMB.

“Tidak mungkin bangunan yang sudah dibangun tanpa IMB dari tahun 2009 kita tarik IMB. Karena itu pembangunan untuk tahun 2009 kebawah, kita putihkan. Sedangkan diatas 2009 kita tetap kasih keringanan pembayaran retribusi,” katanya.

Kuncoro mengatakan, bangunan yang akan diputihkan oleh pemerintah adalah bangunan yang telah dibangun di tahun 2009 kebawah, sedangkan 2009 ke atas retribusinya akan diberikan keringanan.

“Jadi semua bangunan yang dibangun dibawah 2009 tanpa memiliki IMB akan diputihkan. Sedangkan yang dibangun diatas tahun 2009 tetap membanyar retribusi namun ada keringanan yang diberikan oleh pemerintah,” tandasnya.

Dijelaskannya, pembangunan rumah selain harus melakukan pengurusan IMB juga harus memliki sertifikat kepemilikan tanah.

“Banyak masyarakat yang membangun rumah saat ini, kami berupaya melakukan penertiban melalui pengurusan IMB. Jika masyarakat yang membangun rumah melakukan pengurusan kredit di BANK akan tetap melampirkan IMB, sama halnya dengan pengurusan Listrik,” tandasnya.

Ia mengakui, kebijakan pemutihan membutuhkan dasar hukum yang jelas sehingga ketika berlaku dan ditertibkan tidak berbenturan dengan aturan.

Pihaknya, sementara menyusun aturan dan selanjutnta diusulkan kepada pemerintah untuk mendapatkan Peraturan Wali Kota (Perwali).

“Perwali ini kemudian akan disinkronkan dengan Permendagri Nomor 32 agar dasar hukum kita jelas dalam pelaksanaanya nanti,” ujar Koncoro. (ant/MP)

Pos terkait